Danantara Rawan Perang Kepentingan Politik di Arena Ekonomi

JAKARTA, investor.id – Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada Senin (24/2/2025). Alih-alih jadi penyokong kinerja perekonomian ke depan, kehadiran Danantara dikhawatirkan malah akan mengganggu kinerja perekonomian nasional.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEA), Ronny P Sasmita mengatakan, negara sebagai regulator, tidak bisa bertindak sekaligus sebagai pemilik saham, apalagi sebagai pelaku atau operator. Sebab posisi semacam itu akan membuat posisi negara sebagai regulator akan rancu, karena harus mengatur dirinya sendiri.

“Dalam hemat saya, Danantara akan sangat berpeluang untuk mengalami distorsi ditengah jalan, terutama untuk kepentingan politik dan pemerintahan di arena ekonomi, yang berpotensi mengganggu kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan,” kata Ronny pada Senin (24/2/2025).

Semangat reformasi BUMN sejatinya dalam rangka memisahkan antara tiga hal, yakni antara negara dan pemerintah sebagai regulator, negara dan pemerintah sebagai pemilik saham (shareholder), dan BUMN sebagai entitas bisnis.

Dalam hal ini negara sebagai regulator harus dinetralisasi dengan institusi perantara bernama superholding dan sejenisnya. Superholding ini menjadi perwakilan negara di dalam kepemilikan saham di BUMN-BUMN.

Adapun Chief Executive Officer (CEO) Danantara dijabat oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Chief Operating Officer (COO), yang dijabat oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) dijabat oleh Pandu Patria Sjahrir.

Menurut dia, bila yang menjabat CEO dan COO dari Danantara adalah menteri dan wakil menteri, maka negara dan pemerintah tidak saja mencampuradukan kapasitasnya sebagai regulator sekaligus pemilik saham, tetapi juga sekaligus menjadi operator. Karena menteri-menterinya yang seharusnya bertindak sebagai perwakilan regulator, juga bertindak sebagai perwakilan pemilik saham sekaligus operator.

Pasar Terdistorsi

Dalam hal ini ada ketidakjelasan tentang siapa regulator, pengawas, pemilik saham, dan operator, semuanya lebur menjadi satu. Padahal tiga hal ini semestinya dipisah secara sendiri-sendiri, justru disatukan secara bulat-bulat di dalam Danantara.

Sehingga yang akan terjadi adalah negara sebagai regulator akan mengeluarkan regulasi yang akan menguntungkan dirinya sendiri di saat Danantara memutuskan untuk berinvestasi, dan akan membuat pelaku pasar lain terpinggirkan. Danantara dapat mendistorsi pasar.

“Dengan kata lain, pasar akan terdistorsi sedemikian rupa, karena negara akan berpihak kepada entitas bisnis yang ia miliki di mana negara adalah juga pemilik sahamnya dan operatornya,” kata Ronny.

Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah Danantara akan menjadi instrumen politik untuk menyingkirkan pelaku pasar-pelaku pasar yang dianggap berada di posisi berlawanan dengan pemerintah.

Arti lainnya, fairness di pasar akan hilang, mengingat negara dengan aset dan anggaran yang besar mengintervensi ekonomi, yang turut dilengkapi dengan kapasitas regulator dan shareholder.

Editor: Prisma Ardianto