Danantara Tak Kebal Hukum

Tiga syarat tersebut diantaranya tidak ada konflik kepentingan, membuat perencanaan studi yang komprehensif, dan menyiapkan mitigasi paling optimal dalam aksi korporasi yang akan dibuat. Namun jika ketiga hal ini sudah terbukti dan ternyata aksi korporasi itu justru menimbulkan kerugian, maka itu disebut risiko bisnis.

“Saya kira dengan UU baru yang sekarang sudah diketuk palu itu maka kemudian mereka dilindungi dengan BJR bahwa mereka bisa melakukan aksi korporasi dengan memperhitungkan lebih jauh cara yang terbaik. Jadi kalau menurut saya tidak kebal hukum,” jelas Toto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan, Danantara harus dapat diaudit oleh siapa pun setiap saat. Hal ini ditekankannya saat peluncuran Danantara, Senin (24/2/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo mengatakan, Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sangat hati-hati, dan transparan. Sebab, Danantara secara khusus didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto