Danantara Potensial, Tapi juga Rentan Jadi Ajang Penyalahgunaan Kekuasaan

Dalam aturan kelembagaan yang ada, Danantara tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN pada umumnya. Bahkan, dalam Undang-Undang yang mengatur badan ini, disebutkan bahwa kerugian yang dialami Danantara tidak akan dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi dari aturan ini cukup serius. Tanpa sistem check and balances yang memadai, ada kemungkinan besar penyalahgunaan wewenang.

“Ini juga membuka peluang bagi Danantara untuk dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas,” tutur Achmad.

Dia mengatakan, susunan kepemimpinan Danantara juga menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait independensi dan profesionalisme mereka.

Adapun Chief Executive Officer (CEO) Danantara dijabat oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani. Chief Operating Officer (COO) dijabat oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) dijabat oleh Pandu Sjahrir.

“Dengan pengangkatan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam politik dan bisnis, ada kekhawatiran bahwa Danantara akan lebih melayani kepentingan elite tertentu daripada menjalankan mandatnya sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel,” kata Achmad.

Dia menuturkan, banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis.

“Dalam konteks pengelolaan investasi negara, independensi adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik, bukan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu,” terang Achmad.

Editor: Prisma Ardianto