Danantara Potensial, Tapi juga Rentan Jadi Ajang Penyalahgunaan Kekuasaan

JAKARTA, investor.id – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menuai sorotan dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan tata kelola yang kuat dan transparansi yang tinggi agar tetap bisa menarik kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan pembentukan Danantara terjadi di tengah ketidakpastian iklim investasi global. Dengan ketegangan geopolitik yang meningkat, suku bunga yang tinggi, dan perlambatan ekonomi global, tantangan dalam mengelola investasi negara menjadi semakin kompleks.

Untuk menghadapi tantangan ini, sebuah lembaga investasi harus memiliki tata kelola yang kuat dan transparansi yang tinggi agar tetap bisa menarik kepercayaan investor domestik maupun internasional.

“Namun, hingga kini, Danantara masih minim dari aspek governance yang jelas. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan investasinya akan benar-benar didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) dan bukan sekadar instrumen untuk memperkaya kelompok tertentu,” tegas Achmad pada Senin (24/2/2025).

Menurut dia, bila mekanisme pengelolaan yang diterapkan tidak jelas, maka lembaga ini berisiko mengalami kegagalan atau bahkan menjadi pusat skandal keuangan baru di Indonesia. Danantara berpotensi menjadi tonggak baru dalam pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga menyimpan risiko besar jika tidak diawasi dengan baik.

“Dengan kekuasaan yang sangat besar dan minimnya mekanisme check and balances, ada risiko bahwa lembaga ini akan menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan,” kata Achmad.

Tanpa adanya transparansi, akuntabilitas, dan regulasi yang ketat, Danantara bisa menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), masyarakat sipil, dan lembaga pengawas, untuk memastikan bahwa lembaga ini benar-benar berfungsi sesuai tujuannya dan tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

“Tanpa keterlibatan penuh dari lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik akan sulit mendapatkan transparansi atas bagaimana uang negara dikelola oleh badan ini,” tegas Achmad.

Alat Kepentingan Politik

Editor: Prisma Ardianto