Ekonom: Pelonggaran TKDN akan Ganggu Kelangsungan Industri Dalam Negeri

JAKARTA, investor.id – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikhawatirkan akan mengganggu daya saing industri di dalam negeri. Lantaran produk impor akan membanjiri pasar dalam negeri dalam jumlah besar.

“Jika negara tidak hati-hati, relaksasi ini hanya akan memperlebar banjir impor, mematikan industri lokal, dan menambah ketergantungan struktural terhadap produk asing,” ucap Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi pada Rabu (9/4/2025).

Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini hanya akan menyulitkan upaya Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap cermat dan berani memastikan bahwa setiap konsesi ekonomi harus memberi manfaat nyata dan berkeadilan bagi kepentingan nasional.

TKDN selama ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol dari tekad bangsa untuk membangun kemampuan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok nasional.

“Ketika pemerintah dengan mudahnya melonggarkan ketentuan tersebut tanpa kejelasan timbal balik yang setara dari pihak AS (Amerika Serikat), maka yang terjadi bukanlah diplomasi, melainkan bentuk pengikisan kedaulatan ekonomi secara perlahan,” terang Syafruddin.

Dia mengatakan, kebijakan perdagangan seperti penghapusan kuota impor atau pelonggaran tarif seharusnya tidak dilakukan secara gegabah, apalagi hanya demi meredam tekanan dagang dari negara besar seperti AS. Tarif dan kuota yang tidak optimal dapat menyebabkan distorsi impor, dan jika perubahan kebijakan dilakukan tanpa memperbaiki distorsi tersebut, maka kesejahteraan nasional justru bisa menurun.

Pelonggaran kuota yang dilakukan dalam kondisi ekonomi terbuka-kecil, seperti Indonesia, berisiko menciptakan efek tidak langsung yang merugikan, yaitu turunnya insentif bagi produksi domestik dan meningkatnya ketergantungan terhadap barang impor. Oleh karena itu, langkah semacam ini harus dipandu oleh prinsip optimalisasi, bukan kompromi politik.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dagang mendekatkan sistem perdagangan nasional ke arah yang lebih efisien dan berkeadilan, bukan justru memperdalam ketidakseimbangan struktural yang menggerus kedaulatan ekonomi,” tegas Syafruddin.

Kekhawatiran Jadi Nyata

Sebelumnya pada pekan lalu, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menerangkan, kebijakan TKDN telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah.

“Kebijakan ini juga memberi jaminan kepastian investasi dan dapat menarik investasi baru ke Indonesia,” ucap dia.

Adhi menambahkan, banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan ini. “Pelonggaran kebijakan (TKDN) ini akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” ujar dia.

Kekhawatiran industri itu menjadi nyata. Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menyampaikan rencana untuk membuka keran impor sebesar-besarnya. Menurut dia, siapa pun boleh membanjiri Indonesia dengan barang impor. Ini menandakan bahwa kebijakan TKDN yang dipercaya dapat meningkatkan permintaah produk dalam negeri, malah akan diotak-atik dengan membuka keran impor.

“Saya minta, ya, ada menteri pertanian, ada menteri perdagangan, gak usah ada kuota-kuota apalagi, gak ada. Siapa yang mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor, saudara-saudara. Mau impor apa, silakan, buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan?” ungkap Presiden Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

Editor: Prisma Ardianto