Rekomendasi DEN Usai Trump Tunda Tarif Resiprokal

JAKARTA, investor.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan sejumlah rekomendasi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menunda tarif resiprokal selama 90 hari. DEN, yang bertugas memberi nasihat dan rekomendasi di bidang ekonomi kepada presiden mengungkapkan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk mereformasi perekonomian nasional.

Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi menyampaikan, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi industri nasional agar mampu bersaing di pasar global. Di samping itu, sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa bagi masyarakat.

Reformasi perekonomian nasional bukan cuma berorientasi menggenjot ekspor. DEN menginginkan ekonomi yang lebih efisien, produk yang lebih murah untuk rakyat, dan industri dalam negeri yang tumbuh karena diberi dorongan positif, bukan malah dibebankan dengan aturan yang kaku.

“Fokus kita jelas, potong ekonomi biaya tinggi, sederhanakan izin usaha, dan berikan insentif nyata bagi industri yang patuh pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Jodi pada Kamis (10/4/2025), seperti ditukil dari Antara.

Ia secara khusus menyinggung aturan TKDN. DEN berpandangan bahwa aturan TKDN tetap penting, meskipun perlu penyesuaian pendekatan, yakni dari kewajiban menjadi insentif. “Industri yang menggunakan komponen lokal harus diberi keuntungan, bukan dihambat oleh proses teknis yang panjang dan tidak produktif,” kta Jodi.

Sementara menyikapi putusan Trump yang tetap memberlakukan tarif tinggi ke China, DEN melihatnya sebagai peluang strategis bagi Indonesia. Meski akan berdampak secara global, perlakuan Trump ke China tetap bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik realokasi investasi dan memperluas pasar ekspor. Ini dapat dilakukan hanya dengan pendekatan yang lebih bersahabat, berikut penawaran insentif yang tepat.

Sebelumnya keputusan penundaan dari Trump, Indonesia merespons tarif resiprokal AS melalui jalur negosiasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara Asean pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap. Hasilnya, negara-negara Asean menyepakati untuk berunding dengan AS.

Editor: Prisma Ardianto