Ekspor Garmen RI ke AS Terancam Tarif hingga 47%

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dengan penerapan tarif balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia, ekspor produk garmen bisa terkena tarif hingga 47%.

Pengenaan tarif dijalankan dalam dua bentuk. Pertama, tarif baseline dan tarif balasan (resiprokal). Tarif baseline diterapkan sebesar 10% yang diberlakukan untuk semua negara. Tarif resiprokal diterapkan berbeda-beda untuk setiap negara. Untuk tarif resiprokal, Indonesia dikenakan sebesar 32%.

Dengan langkah Pemerintah Amerika Serikat yang melakukan penundaan tarif resiprokal selama 90 hari, semua negara terkena tarif tambahan dalam bentuk baseline sebesar 10%. Untuk tarif normal, produk garmen di kisaran 10-37% ditambah pengenaan tarif baseline sebesar 10%, maka total tarif terhadap produk ekspor garmen dari Indonesia ke Amerika Serikat berkisar 20%-47%.

“Dengan berlakunya tarif selama 90 hari sebesar 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang khusus tekstil garmen ini kan antara 10% sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, tarifnya itu menjadi 10% ditambah 10% ataupun 37% ditambah 10%,” jelas Airlangga dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (18/10/2025).

Penambahan tarif ini menjadi salah satu fokus negosiasi dengan AS. Sebab penambahan tarif ini akan membebani eksportir Indonesia khususnya sektor-sektor yang terkena tarif tersebut.

“Dengan tambahan 10%, ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” tutur Airlangga.

Dia menegaskan, produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang terkena lebih tinggi dari negara Asean maupun non Asean adalah garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengutus tim delegasi untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat agar ada penerapan tarif yang berimbang antara dua negara tersebut.

“Indonesia meminta, jadi apabila Amerika sudah diberikan tarif berimbang, maka Indonesia juga mengharap kepada 20 produk unggulan Indonesia yang ekspor ke Amerika diberikan tarif yang seimbang pula,” ungkap Airlangga.

Ada beberapa kebijakan dalam negosiasi Indonesia dengan AS. Pertama, deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS, serta evaluasi larangan terbatas dan percepatan halal. Kedua, peningkatan impor dan investasi dari AS.

Ketiga, menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal dalam bentuk penurunan bea masuk, pajak penghasilan (PPh) impor, pajak pertambahan nilai (PPN) impor. Insentif-insentif tersebut diharapkan dapat mendorong impor dari Amerika Serikat dan menjaga daya saing ekspor ke Amerika Serikat.

“Terkait dengan non-tariff measures, ada beberapa hal yang diminta. Karena itu, Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen untuk merespons yang terkait dengan non-tariff measures tersebut,” pungkas Airlangga.

Editor: Jauhari Mahardhika