Waspadai Dampak Risiko Tarif Trump ke Sektor Multifinance

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi ikut memberi dampak ke sektor multifinance. Oleh karena itu, multifinance diimbau untuk melakukan mitigasi seperti melakukan penilaian risiko lebih efektif hingga diversifikasi pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK (KE PVML), Agusman menyampaikan, kebijakan tarif Trump berpotensi menekan kinerja industri berorientasi ekspor ke AS, terutama sektor tekstil, karet, peralatan listrik, makanan, dan perikanan.

Menurut dia, dampak itu selanjutnya berpotensi dirasakan oleh lembaga pembiayaan, khususnya sektor multifinance yang mendanai sektor-sektor tersebut. Risiko yang bisa muncul adalah peningkatan pembiayaan bermasalah.

“Mitigasi yang perlu disiapkan oleh pelaku industri antara lain penilaian risiko yang efektif, diversifikasi portofolio pembiayaan, dan penguatan likuiditas,” ungkap Agusman kepada wartawan, dikutip pada Minggu (20/4/2025).

Per Februari 2025, profil risiko multifinance masih relatif terjaga, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) gross tercatat turun menjadi 2,87%. NPF gross pada bulan sebelumnya sebesar 2,96%.

Sementara NPF net juga tercatat menurun dari level 0,93% menjadi 0,92%. Gearing ratio dari multifinance tercatat sebesar 2,20 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Seperti yang diketahui, pada Rabu (2/4/2025), Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal kepada pulahan negara, termasuk Indonesia. Produk-produk Indonesia terkena tarif bea masuk AS sebesar 32%.

Belakangan, tarif Trump sebesar itu ditangguhkan dan berlaku sebesar 10% dalam 90 hari ke depan. Sebagai langkah respons, pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi dengan AS seperti menawarkan kesepakatan dagang yang lebih adil dan saling menguntungkan. Negosiasi diharapkan rampung dalam 60 hari ke depan.

Sedangkan untuk meredam dampak lebih lanjut dari tarif Trump di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga sedang menyiapkan paket ekonomi. Stimulus tersebut akan meliputi kebijakan perdagangan hingga investasi.

“Mengenai paket ekonomi, sedang dalam pembahasan terkait dengan perizinan impor, OSS (Online Single Submission), layanan perpajakan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan kuota, termasuk di dalamnya sektor keuangan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (18/4/2025).

Editor: Prisma Ardianto