Penerimaan Pajak Longsor 12%, Core: Karena Fondasi Masih Rapuh

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun Januari-Maret 2025. Kontraksi ini ditengarai karena fondasi penerimaan pajak yang memang masih rapuh.

Berdasarkan laporan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (24/4/2025), penerimaan pajak secara bulanan memang menunjukkan terjadi perbaikan. Sebagai gambaran, penerimaan pajak hanya pada bulan Maret mencapai Rp 134,8 triliun atau mencakup 42% dari perolehan selama 3 bulan pertama tahun ini yang mencapai 322,6 triliun.

Namun demikian, yang tak diungkapkan Sri Mulyani bahwa penerimaan pajak itu turun 12,2% dibandingkan periode Januari-Maret 2024. Bagi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, kontraksi itu menunjukkan bahwa basis penerimaan pajak masih lemah.

Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyatakan, diperlukan keberanian dari pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan dan mengevaluasi program belanja. Kontraksi penerimaan pajak ini adalah sinyal awal bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya terjadi.

“Secara keseluruhan pada kuartal I-2025 menunjukan bahwa meskipun ada perbaikan dari bulan ke bulan, tetapi fondasi penerimaan pajak kita masih rapuh. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian untuk memperkuat sistem perpajakan dan juga melakukan review terhadap program belanja, karena penerimaan yang terbatas juga akan mempengaruhi pola belanja,” ucap Yusuf saat dihubungi pada Kamis (24/4/2025).

Yusuf mengatakan bahwa salah satu titik lemah yang cukup krusial dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan yang masih rendah, baik dari wajib pajak individu maupun wajib pajak badan. Banyak entitas usaha, terutama sektor informal dan UMKM, yang belum sepenuhnya masuk dalam sistem perpajakan atau masih melaporkan secara tidak optimal.

“Ini menunjukkan bahwa basis pajak kita sebenarnya luas, tapi belum tergarap dengan maksimal,” imbuh Yusuf.

Di samping itu, persoalan juga datang karena literasi pajak masyarakat masih rendah. Lantaran banyak orang melihat pajak hanya sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan.

Karena itu pula dukungan publik terhadap sistem pajak seperti Coretax hingga program perluasan basis pajak menjadi kurang efektif. Terlebih, komunikasi dan edukasi tentang pajak tidak tersalurkan dengan masif.

Pukulan dari Eksternal

Editor: Prisma Ardianto