Penerimaan Pajak Longsor 12%, Core: Karena Fondasi Masih Rapuh

Kontraksi penerimaan pajak tak cuma datang dari sentimen dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Menurut Yusuf, penerimaan pajak ikut tertekan sentimen pelambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Situasi ini memberi pukulan terhadap kinerja ekspor dan investasi, yang pada gilirannya menekan penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Konsumsi rumah tangga yang belum pulih sepenuhnya turut melemahkan basis PPN dalam negeri,” kata Yusuf.

Kondisi pertumbuhan ekonomi juga menjadi tantangan bagi penerimaan pajak. Proyeksi terbaru dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tidak akan mencapai 5%, tetapi hanya sebesar 4,7%. Ini merefleksikan potensi pelambatan dari pertumbuhan ekonomi pada 2024 yang sebesar 5,03%.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan korporasi dan individu untuk membayar pajak.

“Daya beli masyarakat yang tertahan juga berkontribusi terhadap turunnya penerimaan dari pajak konsumsi. Dalam konteks ini, target penerimaan pajak berpotensi tidak tercapai,” tutur Yusuf.

Oleh karena itu, kata dia, upaya pengumpulan pajak di tahun 2025 harus lebih adaptif dan inovatif. Aparat pajak tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan perluasan basis pajak secara konvensional. Dibutuhkan reformasi administrasi perpajakan terutama pada sistem implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) atau Coretax.

“Selain itu, pemerintah juga perlu memperjelas arah insentif fiskal agar tetap menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan optimalisasi penerimaan,” demikian terang Yusuf.

Editor: Prisma Ardianto