Penerimaan Pajak Longsor 12%, Core: Karena Fondasi Masih Rapuh

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun Januari-Maret 2025. Kontraksi ini ditengarai karena fondasi penerimaan pajak yang memang masih rapuh.

Berdasarkan laporan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (24/4/2025), penerimaan pajak secara bulanan memang menunjukkan terjadi perbaikan. Sebagai gambaran, penerimaan pajak hanya pada bulan Maret mencapai Rp 134,8 triliun atau mencakup 42% dari perolehan selama 3 bulan pertama tahun ini yang mencapai 322,6 triliun.

Namun demikian, yang tak diungkapkan Sri Mulyani bahwa penerimaan pajak itu turun 12,2% dibandingkan periode Januari-Maret 2024. Bagi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, kontraksi itu menunjukkan bahwa basis penerimaan pajak masih lemah.

Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyatakan, diperlukan keberanian dari pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan dan mengevaluasi program belanja. Kontraksi penerimaan pajak ini adalah sinyal awal bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya terjadi.

“Secara keseluruhan pada kuartal I-2025 menunjukan bahwa meskipun ada perbaikan dari bulan ke bulan, tetapi fondasi penerimaan pajak kita masih rapuh. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian untuk memperkuat sistem perpajakan dan juga melakukan review terhadap program belanja, karena penerimaan yang terbatas juga akan mempengaruhi pola belanja,” ucap Yusuf saat dihubungi pada Kamis (24/4/2025).

Yusuf mengatakan bahwa salah satu titik lemah yang cukup krusial dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan yang masih rendah, baik dari wajib pajak individu maupun wajib pajak badan. Banyak entitas usaha, terutama sektor informal dan UMKM, yang belum sepenuhnya masuk dalam sistem perpajakan atau masih melaporkan secara tidak optimal.

“Ini menunjukkan bahwa basis pajak kita sebenarnya luas, tapi belum tergarap dengan maksimal,” imbuh Yusuf.

Di samping itu, persoalan juga datang karena literasi pajak masyarakat masih rendah. Lantaran banyak orang melihat pajak hanya sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan.

Karena itu pula dukungan publik terhadap sistem pajak seperti Coretax hingga program perluasan basis pajak menjadi kurang efektif. Terlebih, komunikasi dan edukasi tentang pajak tidak tersalurkan dengan masif.

Pukulan dari Eksternal

Kontraksi penerimaan pajak tak cuma datang dari sentimen dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Menurut Yusuf, penerimaan pajak ikut tertekan sentimen pelambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Situasi ini memberi pukulan terhadap kinerja ekspor dan investasi, yang pada gilirannya menekan penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Konsumsi rumah tangga yang belum pulih sepenuhnya turut melemahkan basis PPN dalam negeri,” kata Yusuf.

Kondisi pertumbuhan ekonomi juga menjadi tantangan bagi penerimaan pajak. Proyeksi terbaru dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tidak akan mencapai 5%, tetapi hanya sebesar 4,7%. Ini merefleksikan potensi pelambatan dari pertumbuhan ekonomi pada 2024 yang sebesar 5,03%.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan korporasi dan individu untuk membayar pajak.

“Daya beli masyarakat yang tertahan juga berkontribusi terhadap turunnya penerimaan dari pajak konsumsi. Dalam konteks ini, target penerimaan pajak berpotensi tidak tercapai,” tutur Yusuf.

Oleh karena itu, kata dia, upaya pengumpulan pajak di tahun 2025 harus lebih adaptif dan inovatif. Aparat pajak tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan perluasan basis pajak secara konvensional. Dibutuhkan reformasi administrasi perpajakan terutama pada sistem implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) atau Coretax.

“Selain itu, pemerintah juga perlu memperjelas arah insentif fiskal agar tetap menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan optimalisasi penerimaan,” demikian terang Yusuf.

Editor: Prisma Ardianto