Deregulasi Tak Cuma untuk AS

JAKARTA, investor.id – Pemerintah belum menentukan arah deregulasi—salah satu pilar yang coba ditegakkan dalam berunding isu perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Namun pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah deregulasi tidak cuma ditujukan untuk kepentingan AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, proposal negosiasi Indonesia yang disodorkan untuk AS didasarkan pada kepentingan nasional. Proposal dirancang menjaga lima pilar.

Pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke AS, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia.

Ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan usaha, perdagangan, dan investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerja sama rantai pasok industri strategis dan kritikal mineral. Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, dan renewable energy.

Airlangga secara khusus menyinggung deregulasi. Namun menurut dia, arah deregulasi saat ini masih dikaji. Pemerintah belum memutuskan model yang akan diadopsi, baik itu menghapus/mengurangi suatu ketentuan atau dengan memodifikasi regulasi yang ada.

“Nanti kita akan melihat apakah regulasi ini akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri. Karena seperti Presiden Prabowo menyampaikan, deregulasi ini adalah untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sector untuk bisa berbisnis. Jadi tidak ditujukan untuk satu negara, seperti AS,” jelas Airlangga dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4/2025).

Pemerhati Ekonomi dan Industri, Fauzi Aziz dalam tulisannya di investor.id, menerangkan bahwa deregulasi hakikatnya adalah sebuah tindakan yang bersifat korektif, perbaikan dan penyempurnaan karena regulasi yang ada dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun begitu, dalam sistem ekonomi pasar, regulasi dianggap sebagai bentuk campur tangan/intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi.

Sementara itu, deregulasi dipandang sebagai satu cara untuk menghapus campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Deregulasi dalam pandangan Adam Smith, kira-kira dimaksudkan agar peran pemerintah seminimal mungkin karena campur tangan itu hanya akan membuat ekonomi dan kompetisi berjalan tidak optimal.

Deregulasi sejatinya telah direncanakan pemerintah Indonesia sebelum geger pengumuman tarif resiprokal AS, pada 2 April 2205. Presiden Prabowo Subianto sempat memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025, dengan fokus pada penguatan sektor industri padat karya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

Editor: Prisma Ardianto