Airlangga Cerita Perjalanan Negosiasi Tarif AS, dari “Kebetulan” hingga Bawa Pesan Prabowo

Sekitar sepekan setelah pengumuman awal tarif Trump, AS mengumumkan untuk menunda pengenaan tarif tinggi menjadi 10% secara keseluruhan selama 90 hari, kecuali untuk China. Sebelum itu terjadi, Airlangga bilang bahwa Indonesia telah memberi respons ke AS melalui surat yang dikirimkan ke US Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, dan belakangan ke Secretary of Treasury.

Dari surat itu, AS menyambut positif dengan mengundang Indonesia menjadi salah satu dari sejumlah negara yang masuk putaran pertama untuk berunding terkait tarif dagang. Presiden Prabowo pun mengutus tim lobi tingkat tinggi untuk memenuhi undangan AS tersebut, yang dipimpin oleh Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Arahan bapak presiden kita harus merespons secara jelas dan offer kita, arahan presiden, adalah offer yang jelas dan komprehensif,” ujar Airlangga.

Pendekatan nego selanjutnya adalah berkeadilan dan setara. Dalam hal ini, negosiasi bukan hanya respons Indonesia ke AS, namun juga respons AS terhadap proposal Indonesia. Hal ini ditandai dengan usul Indonesia supaya lahir format perjanjian perdagangan baru antara Indonesia dan AS.

“Jadi sifatnya tidak satu arah tetapi dua arah, untuk perbaikan ekonomi bilateral. Indonesia mengusulkan langsung di situ sebuah format perjanjian. Indonesia punya format perjanjian sebelumnya, TIFA (Trade and Investment Framework Agreement), yang ditandatangani pada waktu itu oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Pak Tungki Ariwibowo,” ujar Airlangga. Perjanjian serupa kabaranya ikut diterapkan oleh negara-negara Asean lain.

Menko Perekonomian mengungkapkan, perjanjian itu menjadi basis Indonesia melanjutkan kerja sama perdagangan dengan AS ke depan, termasuk dalam merancang hal-hal teknis yang kini dalam pembahasan. Airlangga menuturkan, melalui dua konsep itu Indonesai berharap bisa menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan AS.

“Jadi itu seluruhnya perjanjian bilateral dan membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, dan sifatnya bagi Indonesia adalah national interest, untuk kepentingan nasional, dan juga dua-duanya adalah win-win solution. Jadi itu yang menjadi bahan pembicaraan dalam menghadapi perang tarif ini,” tandas Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto