2026, Pemerintah Bidik Penurunan Kemiskinan Hingga 6,5%

JAKARTA,investor.id - Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada dalam kisaran 6,5% – 7,5%  pada tahun 2026. Angka ini menjadi tantangan bagi pemerintah karena lebih ambisius dari target tahun 2025 yang dalam kisaran 7-8%.  Hal ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026.

“Kebijakan fiskal terus efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan, termasuk mewujudkan angka kemiskinan yang semakin rendah,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (20/5/2025).

Pemerintah memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan  UMKM untuk menghidupkan ekonomi masyarakat dalam rangka menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, mengakselerasi ketahanan pangan, serta mewujudkan kesejahteraan.

“Upaya tersebut direalisasikan melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi daerah,” tutur Sri Mulyani.

Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan dalam rentang 4,44% – 4,96% atau lebih rendah dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%. Rasio gini ditargetkan terus membaik, dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.

Sri Mulyani mengatakan  kebijakan  fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.

“Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah,” tutur dia.

Lebih lanjut, strategi fiskal difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN melalui langkah: stabilisasi ekonomi dengan meningkatkan diplomasi terkait perdagangan dan investasi melalui negosiasi, deregulasi, serta perluasan pasar ekspor. Termasuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan menjaga stabilitas dilakukan secara konsisten dan kredibel; melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial; dan menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, menjaga defisit dan utang secara prudent, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, serta menjaga bantalan fiskal dan fleksibilitas fiskal.

“Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN terus dilakukan,” tegas dia.

Editor: Arnoldus Kristianus