LPEM FEB UI Sebut Efisiensi Anggaran Belum Berdampak Baik ke Ekonomi Indonesia

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja negara 2026 dialokasikan pada kisaran 14.19% hingga 14.75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki mengatakan keputusan pemerintah untuk menjaga kondisi fiskal dan mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor prioritas adalah kebijakan yang dapat dipahami. Namun, pemerintah juga harus mencermati dampak negatif yang tercermin dari ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kalau dalam pelaksanaannya efisiensi malah memberikan dampak negatif, ternyata uang yang dipakai tidak mampu menggenjot perekonomian, dan ternyata dipakai ke sektor yang relatif kurang profuksif, maka akan berimplikasi terhadap perekonomian kita. Kalau memang pemerintah merasa bahwa efisiensi perlu dilanjutkan, mungkin pesan utamanya adalah perlu evaluasi mendalam," terang Jahen Fachrul Rezki kepada B Universe secara daring, Selasa (27/5/2025).

Lebih lanjut, Jahen menyoroti dampak efisiensi yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Baru-baru ini, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi domestik pada Q1 2025 berada pada level 4.87%. Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik ini adalah alarm bagi pemerintah untuk berhati-hati dalam kebijakannya.

Ia melanjutkan, sebanyak 10% dari PDB dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Sehingga jika pemerintah mengurangi belanjanya, maka akan berdampak pada sektor swasta.

"Pada kuartal I terjadi perlambatan, tidak hanya di belanja pemerintah tapi juga di konsumsi masyarakat. Pemerintah sejatinya perlu melakasanakan evaluasi yang mendalam. Perlu dipastikan agar nanti realokasi ini ataupun efisiensi ini tidak mematikan sektor-sektor yang sangat bergantung kepada spending perintah," tegas Jahen.

Terakhir, Jahen menilai objektif pemerintah untuk mengalokasikan anggaran efisiensi untuk membiayai program pemerintah yang bersifat populis, belum terlihat hasilnya.

"Melihat beberapa kejadian dalam beberapa periode terakhir, kita belum mampu memastikan apakah kebijakan ini mencapai objektifnya. Misalnya program MBG, apakah benar mampu menghidupkan ekonomi lokal? Sepertinya belum terlalu terefleksikan di dalam beberapa indikator makroekonomi. Atau juga misalnya realokasi anggaran untuk menopang sektor-sektor produktif lainnya, Belum terlalu terlihat di data. Banyak sektor-sektor yang mengalami perlambatan di Q1 2025," tutup Jahen.

Editor: Grace El Dora