Bebani APBN 2026, Pemerintah Perlu Evaluasi MBG dan Koperasi Merah Putih

JAKARTA, investor.id – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai Pemerintah perlu mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopeasi Merah Putih. Kedua program unggulan ini menyerap anggaran besar dan membebani APBN 2026, di tengah pendapatan negara yang turun dan beban utang naik.

Peneliti Seknas Fitra, Siska Barimbing mengungkapkan, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, utang pemerintah per Januari 2025 naik sekitar 1,22% dari Desember 2024 sebesar Rp. 8.801,09 T menjadi Rp. 8.909,14. 

Selain itu, lanjut Siska, pada Triwulan I APBN mengalami defisit sebesar Rp.104 Triliun atau 0,4% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"MBG yang dirancang dengan anggaran Rp217,8 triliun belum menunjukkan hasil signifikan. Sementara pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan diproyeksikan menelan dana hingga Rp400 triliun. Total anggaran yang diserap dua program ini diperkirakan menekan ruang fiskal secara drastis," ungkap Siska dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

Siska menegaskan, kedua program populis tersebut dapat dipandang menjadi kontra produktif dengan semangat kebijakan efisiensi pemerintah yang diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

“Ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan lewat Inpres No. 1 Tahun 2025,” ujarnya.

Di sisi lain, pendapatan negara pada Maret 2025 hanya mencapai Rp516,1 triliun, atau 17,2% dari target. Jumlah ini turun drastis dibandingkan April 2024 yang mencapai Rp619 triliun. Penurunan ini turut dikonfirmasi dari anjloknya penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang mengalami kontraksi 18,1% pada 2024.

Bahkan saat ini, Siska mengatakan pemerintah bahkan menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun hanya pada Maret untuk menutup defisit. 

“Program MBG dan koperasi perlu dievaluasi. Jika memang harus dijalankan, harus fokus di wilayah yang benar-benar membutuhkan seperti MBG untuk di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah,” tegas Siska.

Sementara itu, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% pada 2026. Namun, dengan pendapatan yang menurun dan belanja jumbo tanpa efek langsung terhadap pertumbuhan, target tersebut dinilai terlalu ambisius.

Editor: Maswin