Pemerintah Gunakan Pendekatan Konvergensi untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% di tahun 2026 nanti. Pendekatan konvergensi diusung dalam untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem yakni melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan dasar yang langsung menyasar keluarga dalam kelompok kesejahteraan terendah.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki mengatakan, pemerintah melakukan intervensi pada tiga pilar utama untuk menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem.

Pertama, pengurangan beban pengeluaran melalui kartu kesejahteraan seperti program keluarga harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintas, dan Program Indonesia Sehat. Kedua, peningkatan pendapatan melalui kartu usaha afirmatif seperti program pemberdayaan sosial ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Ketiga, penurunan kantong kemiskinan melalui integrasi pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik.

“Program kartu kesejahteraan ditargetkan untuk diberikan kepada seluruh penduduk miskin dan rentan dengan akurasi yang baik, khususnya untuk penduduk yang berada di 40% termiskin atau menghadapi kerentanan tertentu seperti disabilitas dan kelanjutusiaan,” kata Maliki saat dihubungi Investor Daily pada Minggu (1/6/2025).

Maliki menuturkan bahwa dengan adanya kartu kesejahteraan maka akan ada jaminan pekerja miskin dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan anak, dan bantuan sosial dasar. Program ini memastikan bahwa beban pengeluaran rumah tangga miskin dapat ditekan, sehingga mereka tetap terlindungi saat menghadapi guncangan ekonomi atau kehilangan pekerjaan, dan memiliki peluang meningkatkan mobilitas sosial antar generasi.

Sementara itu program kartu usaha afirmatif ditargetkan untuk diperluas secara bertahap untuk mendorong graduasi menuju kesejahteraan. Pada 2025, setidaknya 1 juta penduduk penerima kartu usaha afirmatif ditargetkan untuk bekerja dan berusaha, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap pekerjaan produktif, pemerintah mengembangkan Kartu Usaha yang terintegrasi dengan program peningkatan keterampilan, fasilitasi perizinan, pembiayaan usaha mikro, dan akses ke pasar.

“Melalui pendekatan semi-close loop supply chain dan pendampingan usaha, program ini ditujukan untuk mendorong transisi rumah tangga dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi mandiri secara bertahap dan berkelanjutan,” tegas Maliki.

Dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disebutkan bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, yaitu program perlindungan sosial yang dirancang bukan hanya untuk merespon kebutuhan masyarakat pada kondisi normal dan bencana, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat adat.

“Keberpihakan pemerintah bagi kelompok rentan bukan hanya dalam penyaluran bansos, tetapi juga program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kerentanan masyarakat,” terang Maliki.

Editor: Prisma Ardianto