Paket Stimulus Ekonomi Belum Berikan Perlindungan Optimal Terhadap Kelas Menengah

JAKARTA, investor.id – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai langkah pemerintah meluncurkan lima poin kebijakan dalam paket stimulus kuartal II-2025 menunjukkan langkah sigap pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, stimulus ini perlu diperluas dan dipastikan tepat sasaran. Stimulus ini dinilai juga belum memberikan perlindungan optimal terhadap kelas menengah.

Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyarankan stimulus ekonomi agar tidak cuma menyasar sektor formal atau proyek-proyek besar, tetapi harus menjangkau sektor informal, pelaku usaha mikro, serta rumah tangga yang selama ini tidak tercatat dalam skema bantuan formal. Mereka adalah segmen yang terdampak berat pelemahan daya beli.

“Di sinilah pentingnya penguatan data terpadu kesejahteraan sosial dan pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam penyaluran bantuan,” ucap Yusuf saat dihubungi Investor Daily pada Senin (2/6/2025).

Yusuf menilai, pemerintah harus mulai melihat bahwa kelompok calon kelas menengah juga membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya selama ini mereka bukan penerima bantuan, tetapi posisinya sangat rapuh. Sekali terkena tekanan, mereka bisa jatuh ke dalam kategori miskin.

Oleh karena itu, perluasan perlindungan sosial ke kelompok ini menjadi sangat penting. Perlindungan sosial yang dimaksud bisa dalam bentuk subsidi langsung, bantuan pendidikan anak, hingga insentif untuk menjaga pengeluaran rumah tangga tetap terjaga.

“Perlindungan sosial tidak boleh lagi bersifat sempit dan eksklusif, tetapi harus adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah,” kata Yusuf.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui paket stimulus ekonomi saat libur sekolah yang jatuh pada Juni-Juli 2025, yang berisi lima kebijakan. Lima kebijakan yang akan dijalankan adalah diskon transportasi (tiket kereta api, tiket pesawat, dan tiket kapal penyeberangan), diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, dan perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Total nilai paket stimulus ekonomi untuk masa liburan sekolah mencapai Rp 24,44 triliun, yang berasal dari APBN dan Non APBN (dunia usaha).

Editor: Prisma Ardianto