Deflasi Mei 2025 Alarm Gelombang PHK Selanjutnya

JAKARTA, investor.id – Deflasi 0,37% pada Mei 2025 disebut-sebut menjadi penanda akan terjadi fenomena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah wilayah. Deflasi mempertegas telah terjadi pelambatan perekonomian nasional, yang pada gilirannya mengancam nasib para pekerja.

Penanda lain bahwa kegiatan perekonomian melemah adalah surplus neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2025 yang surut hingga US$ 150 juta (dari US$ 4,33 miliar) dan data pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal I-2025 sebesar 4,87% atau lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya 5,02%.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, perlambatan inflasi pada bulan Mei 2025 telah diprediksi. Sebab, sejak awal tahun ini minim kegiatan yang dapat menggerakkan perekonomian, berbeda dengan 2024 yang digerakkan oleh euforia Pemilu. Ia pun tidak setuju jika deflasi yang terjadi dianggap sebagai normalisasi harga usai lebaran.

“Enggak lah, (situasi) ini kan diawali sejak akhir tahun setelah presiden dilantik, kemudian ada kebijakan pemangkasan anggaran dengan dalih efisiensi, padahal itu sebenarnya adalah relokasi anggaran. Ini karena kebijakan pemerintah yang bersifat kontraksi,” tegas Esther ketika berbicara kepada B-Universe secara daring, Selasa (3/4/2025).

Menurut Esther, situasi deflasi dapat mendorong domino effect yang berujung pada gelombang PHK. Saat ini pun telah terjadi gelombang PHK di beberapa sektor industri. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada dunia industri.

“Pasti (ada gelombang PHK) kalau tidak ada kebijakan yang berpihak. Karena paket kebijakan yang digelontorkan pemerintah, saya lihat gak terlalu membantu, karena hanya mendorong konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, tidak ada paket kebijakan yang mendorong industri biar bisa lebih bernapas seperti relaksasi pajak. Karena kalau tidak, industri akan melakukan efisiensi seperti layoff dan PHK. Ini sudah terjadi di industri manufaktur, private, dan jasa,” tambah Esther.

Terakhir, Esther berharap pemerintah dapat menaruh perhatian pada kebijakan yang pro industri dan pro investasi demi menyelamatkan dunia usaha dari Gelombang PHK.

“Yang terlebih penting lagi bukan hanya konsumsi yang harus didorong tetapi investasi yang harus didorong. Paket-paket insentif kebijakan yang mendorong investor mau investasi ke Indonesia. Kebijakan yang rumit perlu dikaji ulang ke arah pro investasi juga. Kalau industri-industri tidak diselamatkan, tidak diberi nafas sedikit, dia pasti akan layoff tenaga kerja,” pungkas Esther.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Mei 2025 terjadi deflasi 0,37% secara bulanan (month to month/mtm). Kelompok yang menjadi penyumbang utama bagi deflasi tersebut adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Secara historis, setiap bulan Mei 2021-2023 mengalami inflasi karena bertepatan dengan momen lebaran dan pasca lebaran, sedangkan pada Mei 2024 dan Mei 2025 mengalami deflasi. Oleh karena itu, BPS berpandangan deflasi pada Mei 2025 lebih didorong karena normalisasi penurunan harga pangan usai ramadan dan lebaran.

Editor: Prisma Ardianto