Anggaran Dana Desa Dipangkas Jadi Rp 69 Triliun pada 2026

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa dalam kisaran Rp 65-69 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (9/6/2025).

Dana desa akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lumbung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa lainnya (BUMDes dan UMKM); membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana; membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa; mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3%; serta melaksanakan program prioritas desa lainnya.

Pada saat yang sama, dana desa akan difokuskan untuk menambah kriteria alokasi afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana. Selain itu, dana desa akan berperan untuk memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi Kopdes Merah Putih, serta dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Kopdes Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa.

Pengembangan Kopdes Merah Putih diarahkan untuk memberdayakan desa, memutus rantai kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan program Kopdes Merah Putih dibutuhkan dukungan fiskal dalam berbagai bentuk yang dirancang dengan prinsip kehati- hatian guna menjaga keberlanjutan program dan sustainabilitas fiskal.

Sustainabilitas fiskal dan keberlanjutan program perlu dijaga antara lain melalui penguatan kelembagaan dan SDM, pendampingan berkelanjutan, tata kelola yang baik, mekanisme pendanaan campuran (blended finance) yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan sumber lainnya.

Untuk memitigasi risiko dan menjaga keberlanjutan program sekaligus fiskal maka penting disusun model bisnis Kopdes Merah Putih yang kuat, SDM yang profesional dan kompeten, pilihan unit usaha yang prospektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, tata kelola yang akuntabilitas dan monitoring yang ketat, termasuk dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dan desa.

Editor: Prisma Ardianto