Sebanyak 47% Koperasi Merah Putih Telah Berbadan Hukum

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mengejar pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum pada 30 Juni 2025 mendatang. Terhitung hingga Jumat (13/6/2025), mencakup sekitar 47% dari 79.882 Koperasi Merah Putih telah resmi berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) laporan pembahasan pembentukan Kopdes Merah Putih, di kantor Kemenko Pangan, Jumat (13/6/2025) siang. Data yang dihimpun menyebutkan bahwa 37.300 Koperasi Merah Putih telah berbadan hukum.

“Memang karena perlu waktu untuk mengurus ke Menteri Hukum, sehingga legalitasnya sudah memenuhi persyaratan. Sudah, dari 79.882 itu sudah hari ini, kemarin 36.000, hari ini 37.300. Berarti sudah hampir 47%,” ujar Zulhas saat jumpa pers.

Selain itu, Zulhas mengatakan mekanisme pembentukan struktur kepengurusan Kopdes Merah Putih melalui perihal proses penyelenggaraan musyawarah desa khusus (musdesus) sudah mencapai progres penyelesaian 96% di seluruh desa dan kelurahan.

Pemerintah menargetkan dapat merampungkan proses pembentukan Koperasi Merah Putih pada 30 Juni 2025. Zulhas mengklaim sasaran itu masih dalam koridor yang sesuai. “Jadi on the track, targetnya kan ini 30 Juni, sekarang baru 13 Juni, sudah 47% kira-kira,” tegas Zulhas.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi pada Kamis (12/6/2025) mengatakan, melalui Koperasi Merah Putih ini, masyarakat akan mendapatkan kemudahan akses terhadap komoditas-komoditas strategis yang selama ini kerap dimainkan oleh para tengkulak. Komoditas strategi yang dimaksud seperti pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, sembako murah dan kebutuhan dasar lainnya.

Koperasi Merah Putih juga akan menjadi solusi konkret yang diberikan negara untuk mempermudah UMKM dan masyarakat di desa mendapatkan akses pembiayaan yang murah dan mudah sehingga akan terhindar dari rentenir yang kerap mematikan usaha rakyat.

“Program ini juga akan mendekatkan akses modal ke rakyat yang paling bawah, yang selama ini negara alfa,” ujar Budi Arie.

Editor: Prisma Ardianto