Pola Baru Defisit APBN

JAKARTA, investor.id – Peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 akan berlabuh di level 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit yang semakin melebar ini akan menjadi pola baru bagi pengelolaan fiskal negara.

Dia menerangkan, defisit APBN tak akan banyak terbantu dari langkah efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah sejak awal tahun. Semangat efisiensi cenderung mendorong belanja supaya lebih efektif dan berdampak langsung terhadap program-program prioritas.

“Efisiensi itu dilakukan pada pos anggaran yang sebenarnya secara organik sudah relatif efisien,” ujar Yusuf, dalam program Investor Daily Talk, Selasa (8/7/2025).

Sebagai contoh adalah belanja perjalanan dinas dan rapat di hotel sebagai sasaran efisiensi dalam Inpres 1/2025. Aspek itu sudah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir atau sebelum adanya kebijakan, karena ketentuan serupa turut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelumnya.

“Yang diefisiensikan itu pos-pos kecil, sementara belanja yang besar-besar justru tidak termasuk dalam anggaran efisiensi,” ujar Yusuf, seraya menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) dan program 3 juta umah yang memakan anggaran sekitar Rp 400 triliun.

Lebih lanjut, Yusuf menerangkan, efisiensi yang dilakukan pemerintah lebih bersifat realokasi, bukan pengurangan belanja secara keseluruhan. Artinya, penghematan justru dialihkan ke pos-pos prioritas lain yang menyedot anggaran lebih besar. “Artinya efisiensi ini hanya memindahkan pos-pos yang dinilai tidak esensial ke pos-pos yang sifatnya lebih prioritas,” tandasnya.

Menyangkut defisit, dia menyinggung Indonesia yang sempat mencatatkan surplus primer sebesar 2,84% pada tahun 2023. Tetapi surplus tersebut belum cukup untuk menahan pelebaran defisit APBN tahun 2025.

Yusuf secara khusus melihat bahwa defisit APBN 2025 akan menjadi pola baru dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, defisit APBN selalu terealisasi sesuai dengan sasaran, namun berbeda pada kali ini yang cenderung lebih melebar.

Faktor utama rendahnya defisit selama ini adalah pagu anggaran yang tak terserap seluruhnya. Selain itu, terjadi windfall kenaikan harga komoditas seperti sawit dan batu bara. Keduanya secara tidak langsung menopang penerimaan negara yang tumbuh lebih tinggi dari perkiraan.

Sementara pada 2025, belanja negara didorong tetap optimal untuk mendongkrak perekonomian. Sementara penerimaan negara terseok-seok karena sejumlah rencana pemerintah yang meleset, seperti PPN 12% yang tak terealisasi penuh, implementasi Coretax, dan dividen BUMN yang beralih ke Danantara Indonesia.

Pemerintah akhirnya memproyeksikan defisit APBN mencapai 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika realisasi tersebut tercapai, maka untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, defisit anggaran akan melampaui target yang ditetapkan tahun sebelumnya.

“Ini merupakan pola baru, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Jadi ini menarik untuk dicermati,” kata Yusuf. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap menjalankan pengelolaan fiskal secara disiplin dan berkesinambungan.

Editor: Prisma Ardianto