Penurunan Tarif AS ke 19% Bukan untuk Dirayakan

JAKARTA, investor.id – Amerika Serikat (AS) akan memberlakukan tarif bea masuk sebesar 19% kepada produk-produk Indonesia yang rencananya dimulai pada 1 Agustus 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan penetapan awal sebesar 32%.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono menyebut bahwa penurunan tarif bea masuk ke AS menjadi 19% bukan sebuah hal yang patut dirayakan atau dianggap sebagai sebuah pencapaian strategis. Sebaliknya, pemerintah harus berusaha memikirkan skenario jangka panjang agar tidak terlibat “drama” ancaman perdagangan dengan AS di kemudian hari.

“Saya melihat perkonflikan ini seperti raksasa besar sedang bertarung dengan manusia kecil. Nah, di dalam pertarungan ini, saya melihat kesepakatan kita ini bukan sebagai sebuah kemenangan yang serius, tetapi lebih sebagai sebuah ruang bernafas sementara,” ucap Riandy saat dihubungi, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, ini saatnya bagi pemerintah untuk merancang strategi menghadapi konsekuensi tarif AS dan rivalitas AS-China dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurutnya, negosiasi yang terjadi dalam beberapa beberapa waktu belakangan bukanlah “real game” antara Indonesia dan AS.

“Real game kita itu adalah bagaimana caranya tidak terseret lagi di dalam pertandingan ini. Artinya, kita kalau bisa, bisa mendiversifikasi ekspor kita, for example. Atau mendiversifikasi sumber investasi kita sehingga kita tidak rentan, sehingga kita perlu deregulasi. Real game-nya bukan persis kesepakatannya, tetapi what’s next after that, dan detailnya itu perlu diklarifikasi dengan segera,” tegas Riandy.

Sebagai informasi, pada kerangka kerja kesepakatan perdagangan tarif resiprokal antara Indonesia dan AS tercantum klausul Indonesia untuk menghapus 99% hambatan tarif untuk berbagai produk industri, pangan, dan pertanian asal AS.

Selain itu, Indonesia juga akan menghapus pembatasan impor barang hasil rekondisi dan komponennya, mencabut kewajiban inspeksi pra-pengiriman untuk barang asal AS, dan menetapkan praktik regulasi yang baik.

“(Risiko) pertama adalah bagaimana pemerintah mengelola tuntutan reformasi berbagai macam peraturan itu. Mengapa itu beresiko? Saya membaca pemerintah tidak benar-benar punya peta jalan untuk mereformasi berbagai macam peraturan ini. Karena sebenarnya tidak mudah untuk mereformasi peraturan ini hanya untuk AS,” tambah Riandy.

Di tengah ketidakmujuran posisi Indonesia saat ini, Riandy melihat ada sebuah peluang untuk Indonesia dapat mereformasi sistem perdagangan, bukan hanya untuk AS namun juga untuk negara lain.

“Sebenarnya saran dari beberapa pengamat, termasuk saya juga, kita menyarankan sebenarnya karena reformasi berbagai macam peraturan hambatan non-tarif ini memang sudah kita perlukan dari lama. Nah tekanan Amerika ini memang bisa dilihat sebagai sebuah peluang untuk kita melakukan pekerjaan rumah yang tertunda lama. Nah sebaiknya memang reformasinya itu untuk seluruh partner dagang. Jadi tidak ada diskriminasi antara beberapa partner dagang sehingga tidak ada potensi retaliasi,” pungkas Riandy.

Editor: Prisma Ardianto