Sangat Mungkin Jatuh Miskin Karena Praktik Beras Oplosan

JAKARTA, investor.id – Praktik pengoplosan beras mengganggu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Bahkan, mereka yang hampir miskin juga bisa sangat mungkin jatuh dalam jurang kemiskinan karena praktik jahat beras oplosan.

Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian menerangkan, pengoplosan beras kualitas rendah ke dalam kemasan SPHP tentu merugikan masyarakat yang mengonsumsi beras tersebut. Ini juga yang akhirnya merugikan negara karena menggagalkan misi utama program subsidi pangan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah keluar dari jerat kemiskinan.

“Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan,” kata Eliza pada Minggu, seperti ditukil dari Antara.

Program beras SPHP dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok. Dengan harga yang relatif murah, masyarakat tetap dapat menikmati beras dengan kualitas yang memadai.

Hal itu dibatalkan dengan praktik pengoplosan beras SPHP oleh oknum berinisial R di Riau, yang baru-baru ini terungkap. Dalam modusnya, R mengoplos beras kualitas rendah (reject) seharga Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi beras SPHP dengan harga jual Rp 13.000 per kg.

Eliza menilai, akibatnya, keluarga miskin tidak mendapatkan beras SPHP sesuai harga dan kualitas yang ditetapkan. Alhasil, mereka terpaksa membeli beras lebih mahal demi menjaga kualitas beras yang akan dikonsumsi. Tapi konsekuensinya, langkah itu akan menggerus daya beli mereka untuk kebutuhan pokok lainnya.

“Konsumen rugi karena SPHP ini kan standarnya lebih bagus dari pada (beras) reject. Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah,” tutur Eliza.

Situasi semacam ini yang pada gilirannya membuat kelompok masyarakat semakin rentan masuk ke jurang kemiskinan, sementara mereka yang sudah miskin akan kian susah. Subsidi pangan yang tadinya hadir untuk menghadang risiko-risiko tersebut telah gagal mencapai tujuannya.

Dalam hal ini, CORE merekomendasikan kepada pemerintah agar distribusi SPHP dilakukan langsung kepada penerima manfaat. Bisa melalui operasi pasar keliling atau koperasi berbasis komunitas, guna mencegah kebocoran dan penyelewengan.

Di saat sama, penegakan hukum harus dijalankan dengan tegas. Pemerintah juga harus memperkuat sistem pelacakan dan pengawasan digital agar setiap kilogram beras subsidi bisa dipantau transparan dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Harga beras menjadi sangat krusial dalam menghadang masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan statistik pada Jumat (25/7/2025) menyatakan bahwa beras menjadi komoditas terbesar terhadap garis kemiskinan. Dalam hal ini beras memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 21,06% di perkotaan dan 24,91% di perdesaan.

Garis kemiskinan pada Maret 2025 adalah Rp 609.160 per kapita per bulan. Bila dibandingkan dengan posisi September 2024 terjadi peningkatan 2,34%. Garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp 629.561 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan di perdesaan sebesar Rp 580.349 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi 2,24% pada Maret 2025 dibandingkan September 2024.

Merujuk garis kemiskinan tersebut, sedikit saja peningkatan harga beras, maka akan berkontribusi signifikan terhadap seseorang untuk bisa masuk ke kelompok masyarakat miskin. Apalagi, beras masih jadi bahan pangan utama masyarakat di banyak wilayah di Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto