Rosan: Tarif Resiprokal 19% akan Picu Investasi ke Indonesia

JAKARTA, investor.id – Pemerintah optimistis dengan adanya penerapan tarif bea masuk sebesar 19% dari Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia akan mendorong geliat investasi di Indonesia. Pasalnya tarif tersebut lebih rendah dari rencana awal yang 32% dan tarif 19% ini juga lebih rendah dibandingkan sejumlah negara.

“Kami harapkan dengan adanya tarif ini akan men-trigger investasi yang masuk ke Indonesia ini akan lebih meningkat lagi. Karena mestinya beberapa barang kita yang memang tujuan utamanya itu ke AS seperti garmen, alas kaki, ini menjadi lebih kompetitif,” tutur Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Selasa (29/7/2025).

Memang pengenaan tarif 19% tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk Filipina. Namun pada awalnya Filipina dikenakan tarif 17% lalu naik 20% dan turun menjadi 19%. Sedangkan Malaysia dikenakan tarif 25% (naik dari 24%), Thailand 36% (tetap 36%), serta Vietnam 20% dan 40% transshipment (dari 46%).

Tarif 19% bagi Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara produsen tekstil lainnya yaitu Bangladesh 35% (dari 37%), Pakistan 29% (tetap 29%), dan India 27% (tetap 27%).

“Komoditas ekspor kita didominasi itu oleh garmen, alas kaki, dan tekstil. Jadi itu tentunya akan memberikan dampak yang positif juga nih kepada Indonesia. Dan kita harapkan tentunya adalah transfer teknologi ini akan terus berjalan,” tutur Rosan.

Pada kuartal II-2025 realisasi investasi dari pengusaha AS mencapai US$ 800 juta. AS menempati posisi keempat sebagai negara asal investasi asing terbesar bagi Indonesia, setelah Singapura, China, dan Hongkong.

Rosan mengatakan, dengan adanya investasi asing diharapkan juga dapat transfer pengetahuan (transfer of knowledge) dari investor asing ke Indonesia. Pada saat yang sama pemerintah Indonesia juga terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa kompetitif dan bisa bekerja di perusahaan asing yang ada.

“Hal yang kita harapkan adalah tidak hanya secara mata-mata mereka hanya berinvestasi saja tetapi mereka juga ada transfer of knowledge, transfer of technology, dan juga adalah peningkatan dari pool of talent yang ada di Indonesia,” terang Rosan.

Pemerintah akan memberikan insentif fiskal dalam bentuk super tax deduction, dimana perusahaan mendapatkan relaksasi pajak sebesar 200% bila melakukan pengembangan vokasi. Langkah ini dilakukan agar industri mau berpartisipasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita juga memberikan insentif pajak sampai 200%. Apabila mereka, perusahaan itu berpartisipasi dalam pendidikan baik vokasi maupun training dan edukasinya. Jadi hal-hal itu yang terus kita dorong, buat kita yang paling penting, transfer itu bisa berjalan, dan juga bisa meningkatkan sumber daya manusia,” pungkas Rosan.

Editor: Prisma Ardianto