Ini Cara Indonesia Selesaikan Hambatan Investasi

JAKARTA, investor.id – Pemerintah terus memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE) untuk mengurai berbagai hambatan investasi demi menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Langkah ini dipandang vital mengingat investasi merupakan motor utama penggerak ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa melalui satgas ini, para pelaku usaha diberikan ruang luas untuk menyampaikan kendala teknis, mulai dari perizinan hingga hambatan operasional di lapangan. Pemerintah berkomitmen melakukan penyelesaian masalah secara cepat melalui kelompok kerja (Pokja) khusus yang juga dikenal sebagai Satgas Debottlenecking.

“Tentu kita membuat Pokja termasuk untuk debottlenecking sehingga nanti swasta bisa langsung menyampaikan laporannya apabila menghadapi kesulitan dan pemerintah akan langsung troubleshoot di dalam kondisi tersebut,” ujar Airlangga dalam Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Fokus utama pemerintah yaitu melakukan reformasi perizinan impor melalui penyederhanaan dan peningkatan transparansi proses impor, termasuk penyesuaian regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) oleh Kementerian Perindustrian dan revisi kebijakan oleh Kementerian Perdagangan, serta peninjauan kembali penerapan SNI terutama terkait transparansi proses layanan atas sertifikasi, sehingga Pemohon dapat mengetahui progres layanan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan penerapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih terukur pada tahap penilaian kesesuaian untuk meningkatkan aspek kepastian dan menerapkan Fiktif Positif.

“Yang terkait dengan SNI, prosesnya diperjelas. Lalu dalam SIINas ada track and trace, jadi dapat diketahui prosesnya sampai dimana dan jangka waktunya diperjelas. Selama ini memang ada beberapa keluhan yang SNI-nya panjang sekali,” tutur dia.

Selain itu, pemerintah juga memperbaiki aspek birokrasi yang mencakup percepatan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selain itu, kemudahan perizinan juga menyasar sektor UMKM, Koperasi Desa, hingga pendirian apotek di daerah melalui regulasi baru dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kami juga koordinasikan baik pemerintah daerah maupun aparat untuk tidak mengambil tindakan terhadap UMKM yang sedang berproses,” tegas Airlangga.

Dari sisi lokasi, pemerintah mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai fasilitas khusus bagi investor. KEK menawarkan integrasi infrastruktur serta kepastian regulasi terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan lingkungan. “Pemerintah memberikan kemudahan melalui KEK karena semua infrastrukturnya sudah disiapkan mungkin mengenai KKPRL untuk lingkungan dan yang lain sudah siap. Investor tinggal plug and play,” ucap Airlangga.

Saat ini, Indonesia telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp 1.300 triliun hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Angka ini diharapkan menjadi penopang utama untuk mencapai target realisasi investasi 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Airlangga juga mendorong pengusaha nasional untuk lebih agresif dan tidak kalah saing dengan pemodal asing.

“Indonesia adalah negara dengan penduduk yang cukup besar dan negara yang sedang tumbuh. Bahkan Indonesia ini tumbuh dalam 7 tahun terakhir 5%. Jadi kita sudah tumbuh 35%. Negara lain mau memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Harapan saya perusahaan nasional jangan kalah,” terang dia.

Sejumlah proyek strategis yang kini dipastikan berjalan antara lain Proyek Abadi Masela senilai US$ 20 miliar serta kerja sama Carbon Capture and Storage (CCS) dengan ExxonMobil. Selain itu, sektor perikanan melalui pembangunan 1.500 kapal tangkap ikan juga diproyeksikan menjadi penggerak baru lapangan kerja.

Di sisi lain, Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan swasta. Ia mencatat bahwa ketidakpastian global masih membuat sebagian pengusaha bersikap wait and see. Enggar berharap Satgas Debottlenecking mampu menghadirkan stimulus yang lebih konkret untuk meningkatkan kepercayaan investor.

“Pemerintah harus menghadirkan stimulus agar mereka minimal mempersiapkan sesegera mungkin untuk melakukan investasi, karena itu yang kita butuhkan,” pungkas Enggar.

Editor: Prisma Ardianto