Jangan Cuma Banyak, Koperasi Merah Putih Harus Berdampak Nyata

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin (21/7/2025) lalu. Koperasi Merah Putih dipercaya dapat mendorong pembangunan ekonomi berbasis desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan Koperasi Merah Putih ini dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang dinilai belum optimal.

IFG Progress melalui studi terbarunya bertajuk “Unpacking the Myth: Are Cooperatives the Engine of Local Growth?” (Mengurai Mitos: Apakah Koperasi Merupakan Motor Pertumbuhan Lokal?) memberikan anaslisis mendalam mengenai dampak ekonomi koperasi. Tim riset menggunakan dua metode yaitu regresi Ordinary Least Squares (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM).

Melalui studi tersebut, IFG membuka tabir bahwa kehadiran koperasi di tingkat regional tidak secara signifikan terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi regional, karena tidak terbukti secara statistik bahwa keberadaan koperasi terkait dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan peningkatan konsumsi rumah tangga.

Tapi di sisi lain, keberadaan koperasi di tingkat regional memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Koperasi sebagai proksi penyalur pembiayaan dapat mendukung eksistensi kewirausahaan mikro, pekerja mandiri, dan usaha kecil (terutama di sektor informal), sehingga meningkatkan peluang kerja.

Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yang menyumbang pangsa 65% dari semua koperasi punya hubungan untuk menurunkan tingkat pengangguran regional. Sementara Koperasi Unit Desa (KUD) yang punya model bisnis lebih umum masih menantang untuk ikut serta mengurangi tingkat kemiskinan.

IFG Progress juga mengungkap bahwa kepadatan koperasi di suatu wilayah tidak secara signifikan terbukti memperbaiki aktivitas ekonomi regional. Studi ini tidak menemukan hubungan antara keberadaan koperasi dengan pertumbuhan ekonomi regional secara jangka pendek, termasuk pengaruhnya ke tingkat konsumsi.

“Hal ini tidak menyiratkan ketidak efektifan, melainkan bahwa kontribusi mereka ‘mungkin’ lebih bersifat jangka panjang, tidak langsung, atau multidimensi, seperti melalui perbaikan dalam kesetaraan, ketahanan, modal sosial, atau lapangan kerja yang tidak selalu tercakup dalam metrik pertumbuhan PDB saja,” ungkap IFG Progress dikutip pada Minggu (10/8/2025).

Oleh karena itu, ke depan dalam pengembangan ekosistem koperasi, pembuat kebijakan didorong untuk mengadopsi kerangka evaluasi multidimensi yang memasukkan indikator dampak sosial seperti pengurangan kemiskinan, stabilitas lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan akses ke layanan keuangan.

Selanjutnya, IFG Progress menyinggung inisiatif Indonesia untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih. Sehingga penting untuk memastikan bahwa pembentukan ambisius lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih ini menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Untuk mencapainya, beberapa arah kebijakan strategis harus ditempuh.

6 Rekomendasi Arah Kebijakan

Rekomendasi arah kebijakan pertama, pemerintah harus memastikan setiap koperasi memiliki tujuan yang jelas, fungsional, dan produktif, serta tidak cuma mencapai formalitas administratif dengan membentuk ribuan koperasi. Prioritas harus diberikan pada model yang telah terbukti berhasil, seperti koperasi simpan pinjam (Kospin), yang telah menunjukkan dampak statistik yang signifikan dalam mengurangi pengangguran dengan mendukung kewirausahaan mikro dan aktivitas sektor informal.

“Koperasi tidak boleh dibentuk hanya untuk memenuhi target numerik, tetapi harus memberikan nilai nyata melalui layanan seperti akses ke kredit, agregasi pasar, dan distribusi input, semua disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas lokal,” jelas IFG Progress.

Kedua, strategi yang berbeda dan disesuaikan secara regional sangat penting. Bukti dari studi IFG ini menunjukkan bahwa model multifungsi—terutama Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkinerja buruk—tidak efektif di daerah pedesaan yang kurang beruntung.

Oleh karena itu, kebijakan koperasi harus disesuaikan dengan tipologi ekonomi regional: misalnya, daerah yang didominasi pertanian harus fokus pada rantai nilai agribisnis, sedangkan daerah perkotaan pinggiran mungkin lebih diuntungkan oleh koperasi berbasis mikrofinansial. Hal ini memerlukan keterlibatan lembaga perencanaan lokal dan BUMDes dalam merancang format koperasi yang mencerminkan permintaan nyata dari masyarakat akar rumput.

Ketiga, koperasi harus diintegrasikan dengan prioritas strategis nasional, khususnya ketahanan pangan—sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo. Mengintegrasikan Koperasi Merah Putih ke dalam sistem pangan nasional melalui kemitraan dapat memperkuat peran mereka dalam menstabilkan rantai pasok, meningkatkan akses terhadap input pertanian, dan memperkuat distribusi lokal.

Keempat, untuk membangun kredibilitas dan keberlanjutan, mekanisme tata kelola yang kuat dan transparansi harus diinstitusionalisasikan. Setiap koperasi harus mengadopsi kerangka hukum dan digital yang standar, yang mewajibkan pelaporan rutin, transparansi keuangan, dan partisipasi anggota. Pembentukan dashboard digital nasional dapat memfasilitasi pemantauan real-time kinerja koperasi, penyaluran kredit, dan ketimpangan regional.

Kelima, pemerintah harus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dan kolaborasi. Pendirian akademi pelatihan merupakan kunci untuk membekali pemimpin dan anggota koperasi dengan keterampilan keuangan, manajerial, dan digital yang diperlukan untuk mempertahankan operasional.

“Hal ini harus didukung oleh akses ke pembiayaan campuran, menggabungkan pinjaman LPDB, dana CSR, dan potensi kemitraan publik-swasta, terutama di daerah terpencil atau yang kurang terlayani oleh perbankan,” jelas IFG Progress.

Keenam, koperasi warisan yang berkinerja buruk seperti KUD tidak boleh diabaikan, melainkan direformasi dan dimanfaatkan kembali. Aset KUD yang tidak aktif dapat dihidupkan kembali untuk berfungsi sebagai unit khusus koperasi Merah Putih baru, seperti pusat logistik, gudang, atau toko komunitas.

Editor: Prisma Ardianto