Ekonom UI: Bansos Harus Dorong Penerima Jadi Mandiri, Bukan Malah Ketergantungan

JAKARTA, investor.id – Program bantuan sosial (bansos) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek. Bansos diharapkan mampu mendorong penerimanya “naik kelas” secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty, evaluasi dapat dimulai dengan menilai data desil pendapatan masyarakat. Langkah ini penting untuk mengukur sejauh mana bansos berhasil meningkatkan taraf hidup penerimanya.

Telisa menjelaskan, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan. Bansos harus didukung oleh program-program lain agar semakin banyak penerima manfaat yang tergraduasi, atau berhasil keluar dari kemiskinan.

“Supaya masyarakat naik kelas itu tidak cukup bansos tetapi bersama dengan bansos itu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), terus ada juga Prakerja dan program-program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), peningkatan akses pendidikan ataupun meningkatnya anggaran pendidikan,” ungkapnya saat dihubungi pada Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, integrasi data sosial adalah langkah strategis yang mendesak. Ia menilai, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)–sebelumnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)–saat ini sudah terpadu dan memudahkan pemantauan proses graduasi. Dengan data yang terintegrasi, pendataan kelayakan penerima bansos menjadi lebih akurat dan pergerakan masyarakat “naik kelas” dapat dipantau lebih mudah.

“Jadi memang perlu suatu sistem yang semakin lama semakin meningkat dan ada evaluasi terhadap graduasi tersebut. Kita inginkan ketika dia naik kelas atau graduasi nanti, dia bisa lebih baik lagi dengan meningkatkan produktivitasnya,” imbuh Telisa.

Telisa juga mengungkapkan gagasan Bank Indonesia (BI) terkait Payment ID bisa menjadi solusi. Dalam konteks bansos, sistem ini akan membantu melacak data masyarakat yang "naik kelas" dari pengeluaran atau peningkatan tabungan.

Selain itu, sinergi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) juga krusial. Peran Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi, misalnya, bisa mendorong graduasi penerima bansos melalui dukungan terhadap usaha mereka. Telisa mencontohkan, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Supaya penerima bantuan ini juga tidak terus-menerus menciptakan ketergantungan. Jadi ada kemandirian yang harus diciptakan juga dari program-program tersebut,” sambung Telisa.

Pada akhirnya, Telisa menuturkan, penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih efisien. Dengan begitu, APBN dapat dioptimalkan untuk kebijakan yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar.

Editor: Prisma Ardianto