Mensos Coret Permanen 11.000 Keluarga Penerima Bansos Terlibat Judi Online

JAKARTA, investor.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah telah mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online (judol) sepanjang triwulan I-2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pencoretan penerima bansos dilakukan sebagai bagian dari pengawasan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret,” kata Saifullah atau Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Gus Ipul, jumlah penerima bansos yang dicoret tahun ini menurun dibandingkan 2025. Tahun lalu, pemerintah sempat mencoret sekitar 600 ribu penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan sosial untuk aktivitas judi online.

Namun, sebagian kecil penerima kembali diaktifkan setelah melalui proses verifikasi lapangan dan dinilai masih layak menerima bantuan.

“Iya, tahun lalu kita sudah mencoret sekitar 200 lebih ya, eh 600.000 waktu itu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan, mereka melalui ground check, mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial,” ujarnya.

Berbeda dengan kebijakan tahun lalu, Gus Ipul menegaskan pencoretan penerima bansos yang terlibat judi online pada 2026 dilakukan secara permanen. Pemerintah, kata dia, tidak akan lagi memberikan toleransi bagi penerima yang kembali mengulangi pelanggaran serupa.

“Sampai sekarang ya kita sudah, sudah permanen ya. Kemarin yang tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Kita beri sekali kesempatan. Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil cross-check memang mereka sangat membutuhkan. Tetapi tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya,” tegasnya.

Gus Ipul mengungkapkan mayoritas penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online berasal dari kelompok ekonomi terbawah, yakni Desil 1 dan Desil 2.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membantu pemerintah menyediakan data dan informasi terkait penerima bansos yang terlibat aktivitas judi online. Ke depan, Kementerian Sosial akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan data.

“Tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,” pungkas Mensos.

Editor: Prisma Ardianto