RAPBN 2026 Jadi Pembuktian Antara Belanja Produktif dan Belanja Politis

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam hal ini, RAPBN 2026 akan menjadi peta jalan terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Peta jalan ini menunjukkan dua arah, yaitu ekspansi belanja untuk memperkuat pertumbuhan dan disiplin defisit untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

“RAPBN 2026 adalah ujian apakah pemerintah mampu membedakan antara belanja produktif dan belanja politis,” papar Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, Jumat (15/8/2025).

Sejumlah program prioritas pemerintah yang sudah berjalan saat ini adalah makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat, hingga pembangunan tiga juta rumah.

Dia berpendapat, tantangan bagi kebijakan fiskal 2026 bukan pada desain, melainkan pada eksekusi. Hal-hal yang disoroti dalam fiskal adalah adalah output yang dihasilkan, efektivitas menutup celah perpajakan, koordinasi fiskal dan moneter, serta upaya dalam menghadapi tarif yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berikut ketidakpastian global.

Hal-hal ini, sebut Syafruddin, yang akan menentukan apakah RAPBN 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan atau sekadar rutinitas tahunan.

“Kombinasi antara ekspansi belanja dan disiplin fiskal mencerminkan strategi jalan tengah (yaitu) mengejar pertumbuhan tanpa mengorbankan keberlanjutan,” tuturnya.

Adapun pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan berada pada kisaran Rp 3.094-3.114 triliun. Belanja negara diperkirakan berada pada kisaran Rp 3.800-3.820 triliun, sedangkan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53% produk domestik bruto (PDB) setara Rp 706 triliun.

Syafruddin mengatakan, keseimbangan antara pendapatan dan belanja juga menjadi faktor penentu. Pendapatan yang kuat dapat menjadi balancing loop untuk mengurangi tekanan defisit.

“Oleh sebab itu, reformasi perpajakan harus menjadi agenda serius agar target pendapatan tidak sekadar optimisme di atas kertas,” tegas Syafruddin.

Lebih lanjut ia mengatakan, APBN 2026 menjadi ujian keseimbangan dalam pengelolaan keuangan negara. Apabila pendapatan, belanja, dan pertumbuhan bergerak harmonis, maka Indonesia bisa memanfaatkan momentum global dengan percaya diri. Tetapi bila belanja tidak produktif dan pendapatan melemah, defisit bisa berubah menjadi bom waktu.

“Optimisme memang penting, tetapi realisme menjaga disiplin fiskal adalah pondasi utama. Hanya dengan kombinasi keduanya, APBN era Prabowo bisa menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar catatan angka di atas kertas,” kata dia.

Dalam RAPBN 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,2% sampai 5,8%, inflasi diproyeksikan terkendali di kisaran 1,5-3,5%, nilai tukar dipatok pada Rp 16.500-16.900 per dolar AS, sementara harga minyak berada dalam rentang realistis US$ 60-80 per barel.

Syafruddin mengatakan RAPBN 2026 membawa optimisme yang layak diapresiasi, yaitu pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, rupiah stabil, dan defisit terkendali. Namun, optimisme ini hanya akan berarti bila dibarengi realisme dalam pelaksanaan.

“Dampak dari kebijakan resiprokal AS mengingatkan bahwa dunia luar bisa dengan cepat mengguncang asumsi makro dalam negeri,” tukasnya.

Editor: Grace El Dora