Geber Pembiayaan, Pemerintah akan Tarik Utang Rp 781,86 Triliun pada 2026

JAKARTA,investor.id - Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp 781,86 triliun pada tahun 2026.   Kebijakan pembiayaan utang tahun 2026 diarahkan sebagai instrumen penguatan counter cyclical yang dikelola secara prudent dan sustainable.

“Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan innovative, prudent, dan sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” dikutip dari  buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (15/8/2025).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menjalankan tiga langkah dalam pengelolaan utang. Pertama yaitu mengendalikan utang dalam batas aman dan manageable. Kedua yaitu mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Ketiga yaitu pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat yaitu  menerbitkan SBN dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.

Pembiayaan utang  akan dijalankan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman.  Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN)/sukuk negara.

Pemerintah akan menerbitkan SBN senilai Rp 749,2 triliun pada tahun 2026. Penguatan sisi penawaran  instrumen SBN, yang dilaksanakan dengan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman dan stabilitas pasar keuangan; menerbitkan SBN dalam mata uang asing (valas) sebagai pelengkap dalam rangka diversifikasi dan perluasan basis investor; mengelola portofolio SBN secara aktif antara lain melalui liability management; serta melakukan diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang.

Pemerintah akan menjalankan penarikan pinjaman sebesar Rp 32,7 triliun pada tahun 2026. Angka ini turun 74,9% dibandingkan outlook tahun 2025 sebesar Rp 130,3 triliun. Pinjaman neto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp 6,53 triliun dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp 39,21 triliun.

Secara keseluruhan pemerintah mematok defisit sebesar  Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari produk domestik bruto (PDB) dalam  RAPBN 2026. Defisit ini lebih rendah dari defisit tahun 2025 dan mencukupi untuk menjalankan program prioritas secara ekspansif.

Editor: Arnoldus Kristianus