Kenaikan Tunjangan DPR Dinilai Perlebar Jurang Kesenjangan

JAKARTA, investor.id – Kebijakan pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR dinilai melukai empati masyarakat dan menjadi cerminan lebarnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan elit politik.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyayangkan kejadian semacam ini. Terlebih, ini berlangsung di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor.

“Fakta yang terjadi itu jauh lebih parah sebetulnya. (Bisa dilihat) dari angka rasio gini. Karena rasio gini yang dicatat BPS itu basisnya adalah pengeluaran, bukan penerimaan,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk, akhir pekan ini.

Menurut Faisal, ketidaksetaraan ekonomi ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan langkah-langkah di sektor riil untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil. Ia mencontohkan, pajak penghasilan (PPh) yang bersifat progresif adalah salah satu alat untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

“Pajak PPh itu bersifat progresif. Kenapa progresif? Itu adalah untuk memastikan bahwa distribusi pendapatan dan juga distribusi kesejahteraan masyarakat jadi lebih merata, untuk mengurangi ketimpangannya,” pungkas Faisal.

Faisal mengakui pemangkasan gaji anggota dewan adalah langkah yang sulit diterapkan. Namun, ia menilai opsi paling realistis saat ini adalah menahan atau menunda kenaikan gaji dan tunjangan DPR, khususnya di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

“Kalau gaji mungkin agak lebih susah untuk dipangkas. Yang mungkin lebih memungkinkan adalah tidak menaikkan dulu. Bukan hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan-tunjangannya,” kata Faisal.

Ia berharap DPR dan pejabat publik bisa menunjukkan kepekaan dengan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faisal juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja anggota dewan. Optimalisasi kinerja harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar tunjangan.

“Oke, gaji di satu sisi, tapi kinerja harus lebih bagus. Semestinya untuk memastikan bahwa pelayanan pada masyarakat itu jadi lebih bagus kualitasnya,” tegasnya.

Di tengah banyaknya program prioritas Presiden Prabowo yang membutuhkan ruang fiskal besar, Faisal menekankan agar pemerintah menjaga disiplin belanja. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara produktif untuk kepentingan publik, bukan hanya untuk segelintir kelompok.

Mengacu RAPBN 2026, belanja DPR dirancang sebesar Rp 9,90 triliun atau lebih rendah dari outlook 2025 yang sebesar Rp 9,96 triliun. Penurunan belanja dicatatkan dari program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan dari Rp 6,78 triliun menjadi sebesar Rp 5,67 triliun. Sedangkan program dukungan manajemen bertambah dari Rp 3,71 triliun menjadi Rp 4,22 triliun.

Adapun belanja MPR dirancang mencapai Rp 1,05 triliun pada 2026, lebih tinggi dari outlook 2025 sebesar Rp 903,6 miliar. Belanja untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan naik dari Rp 654,0 miliar menjadi Rp 735 miliar. Begitu juga program dukungan manajemen yang naik dari Rp 249,6 miliar menjadi Rp 315 miliar.

Editor: Prisma Ardianto