Kemendagri Identifikasi Enam Sumber Kebocoran Pendapatan Daerah

JAKARTA, investor.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Berdasarkan kajian Kemendagri, terdapat enam faktor utama yang menyebabkan kebocoran dalam realisasi PAD, yang salah satunya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, faktor pertama adalah pemerintah daerah yang kurang optimal dalam menggali potensi penerimaan pajak. “Pemerintah daerah kurang peka untuk menggali potensi penerimaan. Jadi diversifikasi pendapatan pajaknya kurang,” ujar Bima Arya dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (25/8/2025).

Faktor kedua adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Faktor ketiga, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pendapatan daerah.

“Pengelolaan sumber daya manusia yang minim kualitasnya,” kata dia.

Faktor keempat adalah lemahnya pengawasan terhadap petugas pemungut PAD. Faktor kelima, yaitu belum maksimalnya penggunaan teknologi digital dalam pemungutan PAD. Faktor keenam, banyak kegiatan yang dilaksanakan belum memiliki izin atau terdaftar secara resmi, sehingga tidak teridentifikasi oleh petugas pajak

“Ini juga fenomena yang umum, banyak kegiatan-kegiatan terjadi, dilaksanakan, tetapi belum terdaftar, belum memiliki izin, dan belum tercatat, sehingga belum bisa dijadikan objek pajak. Jadi bocornya di situ,” kata Bima.

Adapun realisasi pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 726,04 triliun per 22 Agustus 2025. Realisasi pendapatan APBD baru 54,44% dari pagu yang sebesar Rp 1.353,08 triliun.

Bima mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kemendagri mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang, mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pajak, memberikan pelatihan berkala kepada petugas pemungutan, hingga penguatan regulasi.

“Pemerintah daerah juga harus menjalankan sistem pemungutan pajak yang berbasis digital, dan juga sinergi antar lembaga,” kata Bima.

Editor: Prisma Ardianto