Pemangkasan TKD Disebut Upaya Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyatakan bahwa pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 merupakan langkah pemerintah untuk menyinkronkan program prioritas nasional dengan kebijakan di daerah. Ia menjelaskan, kebijakan ini diambil karena tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama, sehingga program pusat sering tidak berjalan optimal.

“Belanja pemerintah pusat yang banyak untuk menyinkronkan beberapa program prioritas nasional dengan daerah,” ujar Edy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Sebagai informasi, belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 17% menjadi Rp 3.136,49 triliun, sementara TKD dipangkas 25% menjadi Rp 650 triliun. Menurut Edy, langkah ini memungkinkan beberapa pembangunan di daerah seperti sanitasi, ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, dana TKD dapat lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya pemerintah pusat juga akan mendukung peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan layanan bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) akan diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti puskesmas, khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

“Jadi sekarang peserta DAK tidak boleh untuk daerah yang kemampuan fiskalnya tinggi, hanya khusus untuk daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. Ini untuk keseimbangan agar fiskal masing-masing daerah bisa saling berbagi,” sebut Edy.

Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Barimbing khawatir pemangkasan ini akan berdampak serius pada layanan dasar seperti kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Menurut kajian FITRA, sebanyak 330 kabupaten/kota di Indonesia masih sangat bergantung pada TKD, dengan rata-rata ketergantungan fikal mencapai 66%. Pemangkasan ini akan sangat terasa di daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, seperti Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Kupang.

“Pemangkasan TKD hingga 25% pada 2026 berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar seperti layanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih,” kata Siska.

Oleh karena itu, FITRA bersama Koalisi PRIMA pun mendesak DPR mendorong pemerintah agar menambah alokasi TKD sekaligus memprioritaskan DAK di sektor layanan publik. Koalisi PRIMA merupakan gabungan dari International Budget Partnership (IBP), FITRA, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan INISIATIF.

“Jadi kami meminta agar transfer ke daerah itu bisa dibicarakan, bisa diskusikan lagi supaya dinaikkan untuk 2026,” tegas Siska.

Editor: Prisma Ardianto