Mendagri Dorong Kepala Daerah Hemat Anggaran & Perkuat PAD, Ambil Contoh Kabupaten Lahat

JAKARTA, investor.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Ia menyampaikan pesan ini kepada para bupati dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Tito menyoroti bahwa sekitar 80% dari 548 kepala daerah yang baru dilantik belum memiliki pengalaman di posisi tersebut. Oleh karena itu, ia meminta mereka untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berdampak luas.

“Harus ada sosialisasi, uji respons masyarakat, jangan sampai kebijakan dipaksakan,” ujar Tito. Ia menambahkan, pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum membuat produk hukum, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Ia secara khusus menyoroti masih adanya pemborosan dalam belanja daerah, seperti perjalanan dinas berlebihan dan rapat yang berulang. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat Rp 462 miliar dari efisiensi anggaran dan mengalihkannya untuk pembangunan irigasi.

Selain efisiensi, Tito mendorong setiap daerah untuk mencari sumber PAD baru tanpa membebani masyarakat kecil, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta. “Kalau swasta hidup, otomatis bisa ditarik pajak. Win-win, mereka untung, PAD juga meningkat,” tegasnya.

Mengutip data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi pendapatan daerah dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota per 22 Agustus 2025 mencapai Rp 726,04 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan 11,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 824,7 triliun. Realisasi pendapatan daerah baru 54,44% dari pagu yang sebesar Rp 1.353,08 triliun.

Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp 604,33 triliun atau 43,63% dari pagu senilai Rp 1.399,99 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 736,93 triliun atau 52,16% dari pagu.

Mendagri juga meminta kepala daerah memanfaatkan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Ia mengapresiasi inovasi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang menggabungkan program MBG dengan Koperasi Merah Putih sebagai pemasok utama.

Tito menekankan bahwa langkah-langkah ini penting agar daerah lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dari 416 kabupaten, sekitar 350 (84,1%) di antaranya masih sangat bergantung pada transfer pusat.

“Ini harus diubah dengan efisiensi, kreativitas, dan kolaborasi dengan swasta. Dengan begitu daerah bisa lebih kuat secara fiskal dan pembangunan bisa lebih merata,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto