CSIS: Tanpa Aksi Nyata dari Pemerintah, Krisis 1998 Bisa Terulang

JAKARTA, investor.id – Lembaga pemikir Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah merupakan cerminan dari kegagalan fundamental dalam pengelolaan ekonomi dan runtuhnya legitimasi fiskal.

Tanpa aksi nyata dari pemerintah untuk menjawab tuntutan rakyat, CSIS memperingatkan risiko terulangnya krisis multidimensional seperti yang terjadi pada 1997-1998.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan menyebut akar masalahnya adalah kontradiksi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, rakyat diminta membayar pajak dan menerima efisiensi. Namun, di sisi lain, pemerintah terlihat boros dengan menambah jumlah kementerian, menaikkan gaji pejabat, dan membiarkan rangkap jabatan di BUMN.

“Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh,” kata Deni dalam media briefing CSIS di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Deni berpendapat, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir tidak mampu menutupi masalah ketimpangan yang semakin lebar, tercermin dari koefisien gini di level 0,39%. Kenaikan pajak, bahkan yang kecil sekalipun, sangat membebani masyarakat yang hidup tepat di atas garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan juga disebut turun, tetapi sebenarnya ekonomi kelompok kelas menengah terus melemah. Sebagian masyarakat Indonesia juga diklaim tidak miskin, tapi mereka sebenarnya berada tepat di atas garis kemiskinan.

“Kalau kita pakai standar World Bank yang sekarang, mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Maka kenaikan pajak yang sedikit saja itu akan terasa menyesakkan di tengah beban hidup yang semakin meningkat,” sebut Deni.

CSIS menilai permasalahan saat ini juga bersumber dari ironi kebijakan yang lebih menguntungkan elite dan malah membebani rakyat. Misalnya, belanja bantuan dan perlindungan sosial terus mengecil, sementara iuran BPJS direncanakan naik tahun depan.

Sementara program-program prioritas pemerintah yang mahal, tidak efektif, atau tidak mendesak tetap dijalankan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran MBG naik dari Rp 107 triliun menjadi Rp 335 triliun pada 2026 dan menguasai 44% dari anggaran pendidikan. Ada juga gaji dan tunjangan pejabat DPR yang naik dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 9,9 triliun untuk 2026.

Krisis 1998 Bisa Terulang

Sedangkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas, sehingga kapasitas fiskal daerah terbatas. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang menambah beban masyarakat. Ini yang menyulut aksi demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang kian mencekik dan kecewa atas negara yang hari ini terasa kian abai. Rakyat merasa dikhianati karena elit politik tampil arogan dan tidak peka,” urai Deni.

Dia mengatakan, adanya fenomena Indonesia gelap vs Indonesia terang, kontroversi tunjangan DPR, dan lain-lain adalah bukti bahwa negara tidak mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Jika permasalahan dibiarkan, risiko krisis ekonomi, delegitimasi negara, dan degradasi demokrasi akan meningkat. Bahkan, sejarah krisis 1997–1998 dikhawatirkan bisa terulang.

“Ketimpangan, kesulitan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum dapat mengakibatkan krisis multidimensional yang parah dan berlangsung lama,” kata Deni.

Untuk mencegah kondisi memburuk, CSIS mendesak pemerintah untuk segera membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan tindakan nyata. Ada beberapa rekomendasi, pertama, menghentikan pemborosan anggaran dan alihkan belanja dari proyek-proyek tidak produktif ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja dan memberikan perlindungan sosial.

Kedua, Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan layanan publik. Ketiga, tinjau ulang dan desain ulang program-program prioritas pemerintah agar lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Keempat, membuka dialog dengan seluruh pihak, termasuk buruh dan pelaku usaha, untuk memperbaiki perizinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak.

Deni menegaskan bahwa stabilitas sosial-ekonomi hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang responsif dan berkeadilan, bukan melalui tindakan represif. Tanpa fondasi ekonomi yang adil, Indonesia berisiko kembali menghadapi krisis multidimensional yang parah.

Editor: Prisma Ardianto