CSIS: Tanpa Aksi Nyata dari Pemerintah, Krisis 1998 Bisa Terulang

JAKARTA, investor.id – Lembaga pemikir Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah merupakan cerminan dari kegagalan fundamental dalam pengelolaan ekonomi dan runtuhnya legitimasi fiskal.

Tanpa aksi nyata dari pemerintah untuk menjawab tuntutan rakyat, CSIS memperingatkan risiko terulangnya krisis multidimensional seperti yang terjadi pada 1997-1998.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan menyebut akar masalahnya adalah kontradiksi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, rakyat diminta membayar pajak dan menerima efisiensi. Namun, di sisi lain, pemerintah terlihat boros dengan menambah jumlah kementerian, menaikkan gaji pejabat, dan membiarkan rangkap jabatan di BUMN.

“Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh,” kata Deni dalam media briefing CSIS di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Deni berpendapat, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir tidak mampu menutupi masalah ketimpangan yang semakin lebar, tercermin dari koefisien gini di level 0,39%. Kenaikan pajak, bahkan yang kecil sekalipun, sangat membebani masyarakat yang hidup tepat di atas garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan juga disebut turun, tetapi sebenarnya ekonomi kelompok kelas menengah terus melemah. Sebagian masyarakat Indonesia juga diklaim tidak miskin, tapi mereka sebenarnya berada tepat di atas garis kemiskinan.

“Kalau kita pakai standar World Bank yang sekarang, mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Maka kenaikan pajak yang sedikit saja itu akan terasa menyesakkan di tengah beban hidup yang semakin meningkat,” sebut Deni.

CSIS menilai permasalahan saat ini juga bersumber dari ironi kebijakan yang lebih menguntungkan elite dan malah membebani rakyat. Misalnya, belanja bantuan dan perlindungan sosial terus mengecil, sementara iuran BPJS direncanakan naik tahun depan.

Sementara program-program prioritas pemerintah yang mahal, tidak efektif, atau tidak mendesak tetap dijalankan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran MBG naik dari Rp 107 triliun menjadi Rp 335 triliun pada 2026 dan menguasai 44% dari anggaran pendidikan. Ada juga gaji dan tunjangan pejabat DPR yang naik dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 9,9 triliun untuk 2026.

Krisis 1998 Bisa Terulang

Editor: Prisma Ardianto