CSIS: Tanpa Aksi Nyata dari Pemerintah, Krisis 1998 Bisa Terulang

Sedangkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas, sehingga kapasitas fiskal daerah terbatas. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang menambah beban masyarakat. Ini yang menyulut aksi demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup yang kian mencekik dan kecewa atas negara yang hari ini terasa kian abai. Rakyat merasa dikhianati karena elit politik tampil arogan dan tidak peka,” urai Deni.

Dia mengatakan, adanya fenomena Indonesia gelap vs Indonesia terang, kontroversi tunjangan DPR, dan lain-lain adalah bukti bahwa negara tidak mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Jika permasalahan dibiarkan, risiko krisis ekonomi, delegitimasi negara, dan degradasi demokrasi akan meningkat. Bahkan, sejarah krisis 1997–1998 dikhawatirkan bisa terulang.

“Ketimpangan, kesulitan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum dapat mengakibatkan krisis multidimensional yang parah dan berlangsung lama,” kata Deni.

Untuk mencegah kondisi memburuk, CSIS mendesak pemerintah untuk segera membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan tindakan nyata. Ada beberapa rekomendasi, pertama, menghentikan pemborosan anggaran dan alihkan belanja dari proyek-proyek tidak produktif ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja dan memberikan perlindungan sosial.

Kedua, Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan layanan publik. Ketiga, tinjau ulang dan desain ulang program-program prioritas pemerintah agar lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Keempat, membuka dialog dengan seluruh pihak, termasuk buruh dan pelaku usaha, untuk memperbaiki perizinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak.

Deni menegaskan bahwa stabilitas sosial-ekonomi hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang responsif dan berkeadilan, bukan melalui tindakan represif. Tanpa fondasi ekonomi yang adil, Indonesia berisiko kembali menghadapi krisis multidimensional yang parah.

Editor: Prisma Ardianto