Menkeu Purbaya Balas Kritik DPR: Tanya Mantan Menteri, Bukan Saya

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merasa keberatan menanggung kritik DPR atas pengelolaan fiskal di awal masa jabatannya. Dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi XI DPR, ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas kebijakan sebelumnya semestinya ditujukan kepada menteri keuangan terdahulu.

“Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saat saya datang ke sini, tiba-tiba, wow, semuanya (pertanyaan) panjang-panjang sekali. Ini (bahasan) harusnya sudah putus pada waktu itu,” kata Purbaya, Rabu (10/9/2025).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini tidak menampik adanya kesalahan kebijakan fiskal dan moneter di masa lalu yang menyebabkan demonstrasi dan tekanan ekonomi. Ia mencontohkan krisis moneter 1997-1998, di mana Bank Indonesia menaikkan bunga secara signifikan hingga 60%, sementara uang primer juga tumbuh pesat sampai 100%.

“Bunga yang tinggi menghancurkan sektor riil, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar,” tuturnya.

Ia juga merespons untuk percepatan belanja dan belanja negara agar lebih optimal. Sebab, lambatnya realiasi belanja negara selama ini dianggap yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Misalnya penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tergolong rendah. Ini juga menjadi kritik DPR terhadap pengelolaan anggaran dan belanja negara kurang optimal.

“Kalau mereka tidak bisa susun kebijakan anggaran (MBG) dalam program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor reguler,” imbuh Purbaya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI DPR melontarkan beragam kritik dan pertanyaan. Anggota DPR Harris Turino mempertanyakan optimisme Purbaya yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%-7% di tengah tingginya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya daya beli masyarakat.

“Bapak (Purbaya) juga mengatakan dalam tiga bulan ekonomi akan cerah sekali, rasanya jadi harapan kita semua. Tapi persoalannya adalah, apanya yang diubah dari Menteri yang lama, sehingga pertumbuhan bisa akseleratif ke 6-7%,” sebut Harris.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti rendahnya penyerapan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN yang tidak pernah terserap penuh sejak era pemerintahan sebelumnya. “Ini kan jadi semacam akal-akalan, kita enggak mau lagi akal-akalan seperti itu,” tegas Dolfie.

Sementara itu, Melchias Marcus Mekeng meminta Purbaya untuk menciptakan terobosan kebijakan yang lebih kreatif untuk menggenjot penerimaan negara, tidak hanya mengandalkan pajak. “Kalau hanya generik mengandalkan pajak atau PNBP saja, sampai di dunia yang lain pun tidak akan terjadi perubahan. Jadi harus ada kebijakan out of the box,” tutur Mekeng.

Editor: Prisma Ardianto