Rencana Bocor, Pemerintah Revisi Pemotongan Dana TKD

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan pembahasan utama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025). Tak tanggung-tanggung, ia secara terbuka bilang bahwa pemerintah tengah mengkaji ulang rencana pemotongan besar-besaran terhadap dana transfer ke daerah (TKD).

“Yang concern utama tadi adalah yang ditanya oleh mbak (wartawan) itu. Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung. Wah, bocor ya dia,” ungkap Purbaya seraya tersenyum dengan pernyataannya sendiri.

Dia juga membeberkan bahwa pemerintah membuka peluang untuk menambah alokasi dana TKD, meskipun sebelumnya ditetapkan dipangkas 24,8% dari tahun 2025, menjadi Rp 650 triliun pada 2026. Dalam hal ini, pemerintah masih mengkaji lebih lanjut rencana tersebut dan belum bisa merinci angkanya. Ia juga akan meminta restu dari DPR dalam menetapkan alokasi baru.

“Masih didiskusikan, saya tidak boleh ngomong duluan,” tuturnya.

Berdasarkan RAPBN 2026, transfer ke daerah akan diarahkan untuk mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif serta prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi transfer dari pemerintah pusat.

“Tantangan tersebut meliputi ketergantungan transfer ke daerah yang masih tinggi, rendahnya kemandirian fiskal, serta belanja daerah yang didominasi belanja rutin,” kata Rachmat.

Data menunjukkan, dari 2020 hingga 2024, rata-rata proporsi transfer ke daerah terhadap total pendapatan daerah mencapai 59,6% untuk provinsi dan 85,1% untuk kabupaten/kota. Rachmat menegaskan, untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja, serta pengembangan inovasi pendanaan alternatif.

Purbaya menambahkan, penyerapan anggaran yang lebih baik juga sangat penting agar belanja negara bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. “Hal yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen kasnya lebih baik,” tegas Purbaya.

Anggaran untuk K/L Baru

Editor: Prisma Ardianto