Sempat Ditolak, DPR Akhirnya Restui Anggaran Kemenkeu Rp 52,02 Triliun

JAKARTA, investor.id – Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2026 sebesar Rp 52,02 triliun, setelah sebelumnya sempat menolak usulan tambahan anggaran. Dana ini dialokasikan untuk biaya pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kemenkeu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengumumkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut disetujui oleh seluruh anggota dewan.

“Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 sebesar Rp 52,02 triliun,” ungkap Misbakhun, Kamis (11/9/2025).

Total anggaran sebesar Rp 52,02 triliun tersebut mencakup dana untuk lima program utama dan Badan Layanan Umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu BLU, anggaran murni Kemenkeu yang disetujui adalah Rp 41,64 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah dari usulan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Berikut rincian pagu anggaran Kemenkeu:

• Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp 90 miliar

• Program Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp 1,99 triliun

• Program Pengelolaan Belanja Negara: Rp 24,40 miliar

• Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp 289,23 miliar

• Program Dukungan Manajemen (termasuk BLU): Rp 49,61 triliun

Berdasarkan fungsinya, anggaran ini dialokasikan untuk:

• Pelayanan umum: Rp 47,77 triliun

• Ekonomi: Rp 249,26 miliar

• Pendidikan: Rp 3,99 triliun

Sebelumnya, pada rapat kerja 15 Juli 2025, Komisi XI menolak tambahan anggaran yang diajukan Kemenkeu sebesar Rp 4,88 triliun. Sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp 47,13 triliun. Sehingga anggaran tahun 2026 diharapkan mencapai sekitar Rp 52 triliun.

“Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4,88 triliun masih menunggu upaya Kemenkeu untuk mengefisienkan sesuai kebijakan belanja 2026,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit.

Editor: Prisma Ardianto