Reaksi Airlangga Soal Pemerintah Guyur Rp 200 T ke Bank

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara terkait transfer dana Pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 Triliun ke sektor perbankan.

Airlangga mengungkapkan, ia menilai rencana penyaluran Rp 200 triliun ke perbankan akan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Menurutnya, dengan adanya peningkatan likuiditas maka akan memberikan dampak positif ke perekonomian nasional.

“Upaya menambah likuidasi di pasar selalu baik. Kami melihat iklim investasi akan diperbaiki,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Sejauh ini, Pemerintah sudah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di enam bank. Dalam hal ini dana tersebut akan ditempatkan di empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dua bank syariah. Penyaluran dana dari rekening Bank Indonesia ke perbankan bisa langsung disalurkan pada Jumat (12/9).

Adapun anggota bank anggota Himbara adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan dua bank syariah lainnya adalah Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Nasional.

Nantinya, dana tersebut akan disalurkan perbankan dalam bentuk kredit ke masyarakat. Dampak rambatan yang diharapkan adalah kinerja sektor riil dan perekonomian akan meningkat. Upaya memacu sektor riil juga dilakukan dengan melakukan pembenahan regulasi.

Saat ini, Pemerintah sudah  merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Langkah ini dilakukan untuk membenahi geliat investasi.

“PP 28 akan berlaku  pada 5 Oktober 2025, deregulasi sudah berjalan. Harapannya itu bisa direspons dunia usaha,” terang Airlangga.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengingatkan risiko pergeseran muncul jika bank menggunakan dana untuk menambah kepemilikan surat berharga atau parkir di instrumen pasar uang alih-alih menyalurkan kredit, sehingga sektor swasta tidak memperoleh tambahan pembiayaan. 

Untuk mengurangi risiko ini, arah kebijakan moneter saat ini justru menurunkan kepemilikan instrumen penyerapan likuiditas dan melakukan pembelian SBN terukur, agar likuiditas yang bertambah mengalir ke kredit, bukan kembali ditarik lewat operasi moneter.

“Hal ini menandakan upaya menjaga agar penambahan likuiditas tidak disterilisasi dan tidak mengurangi pembiayaan swasta,” kata Josua, dikutip Jumat (12/9).

Dampak pada Ekonomi Bergantung pada Permintaan dan Kecepatan Belanja Pemerintah

Editor: Natasha Khairunisa