Purbaya Sebut Efek Penempatan Dana Rp 200 T di Himbara akan Terlihat dalam Dua Pekan

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta semua pihak bersabar untuk melihat dampak dari kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, efek dari skema tersebut akan mulai terlihat dalam satu hingga dua pekan ke depan, dan akan semakin terasa dalam tiga bulan.

Purbaya menjelaskan, penempatan dana ini memberikan likuiditas lebih besar kepada perbankan yang harus segera disalurkan. Jika bank-bank mengendapkan dana tersebut, mereka justru akan merugi karena adanya biaya modal (cost of capital).

“Kalau dana hanya mengendap, bank akan rugi karena ada cost of capital. Mau tidak mau, mereka akan menyalurkan, baik ke proyek-proyek unggulan maupun ke pasar antarbank. Akibatnya, bunga pinjaman bisa turun, biaya modal turun, dan permintaan kredit naik,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).

Ia menambahkan, penurunan bunga kredit akan berdampak positif pada perekonomian. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk berani melakukan ekspansi dan konsumen terdorong untuk berbelanja.

“Kalau deposito bunganya turun dari 5% menjadi 2%, masyarakat tidak ragu untuk membelanjakan uangnya. Itu akan mendorong permintaan (demand), dan perusahaan akan merespons dengan meningkatkan pasokan (supply). Mekanisme ini sudah pernah diuji, termasuk saat pandemi 2021, dan terbukti efektif menjaga ekonomi kita,” ujarnya.

Meskipun potensi risiko kredit bermasalah atau fiktif tetap diantisipasi, Purbaya menilai mekanisme perbankan akan menyaring hal tersebut. “Dana Rp 200 triliun itu bukan uang cuma-cuma (free money). Bank bebas menyalurkannya sesuai keahlian mereka. Jika sampai ada kredit fiktif dan ketahuan, pasti akan ditindak,” tegasnya.

Dari total dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapatkan alokasi Rp 55 triliun. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima Rp 10 triliun.

Purbaya menegaskan, skema ini merupakan bagian dari intervensi bauran kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Editor: Prisma Ardianto