Sambil Lobi AS, RI Bisa Fokus Selesaikan Hambatan Non-Tarif

TANGERANG, investor.id – Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Donald Trump menciptakan ketidakpastian baru bagi perdagangan global. Namun, di tengah situasi ini, Indonesia dinilai memiliki momentum untuk melakukan renegosiasi sekaligus membenahi hambatan non-tarif domestik guna memperkuat ekonomi nasional.

Keputusan Mahkamah Agung AS tersebut keluar hanya beberapa jam setelah Indonesia dan AS menyepakati Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Kamis (19/2/2026). Sebagai langkah darurat, Trump kemudian menetapkan tarif rata sebesar 15% untuk semua negara.

Ahli Hukum Perdagangan dan Investasi Internasional, James Losari, menjelaskan bahwa kebijakan tarif Trump sebelumnya dinyatakan tidak sah (invalid) karena melanggar The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Berdasarkan aturan tersebut, penetapan tarif merupakan kewenangan Kongres, bukan Presiden.

“Keadaan ini sangat membingungkan dengan perkembangan yang begitu cepat,” ujar James Losari dalam dialog The Forum, Senin (23/2/2026).

James menegaskan bahwa meski kebijakan tarif sedang bergejolak, perjanjian ART yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump secara prinsip tetap sah. Hal ini dikarenakan ART tidak hanya mengatur tarif, tetapi juga sektor lain seperti investasi dan perdagangan digital.

Meski demikian, James menyarankan pemerintah segera melakukan klarifikasi sebelum proses ratifikasi selama 90 hari selesai. “Sangat penting untuk melakukan klarifikasi dan renegosiasi pada tahap ini, serta melihat bagaimana perkembangan di AS terkait tarif pengganti yang akan diterapkan Trump,” jelasnya.

Senada dengan James, Mantan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag, Iman Pambagyo, menilai posisi tawar Indonesia kini justru berbalik menguat. Indonesia sebelumnya telah melonggarkan berbagai kebijakan demi mengantongi tarif 19%, namun kesepakatan itu gugur karena adanya tarif rata 15% bagi semua negara.

Kondisi ini membuat Indonesia kehilangan "keunggulan relatif" dibanding negara lain yang sebelumnya dikenakan tarif lebih tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus agresif menuntut kompensasi atau keseimbangan baru dalam ART. Saat ini Indonesia punya daya tawar lebih. Menurut Iman, kesepakatan sudah dibubuhkan, apa yang diminta AS juga dipenuhi Indonesia, sementara kesepakatan tarif di atas meja gugur begitu saja.

Iman menambahkan, saat melakukan lobi ulang ke Washington, Indonesia juga harus fokus menyelesaikan hambatan non-tarif di dalam negeri. Perbaikan kebijakan ekonomi ini akan berdampak luas, tidak hanya bagi hubungan dengan AS, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.

“Pada akhirnya, ini tentang bagaimana ekonomi Indonesia dilihat oleh semua negara. Jika kita bisa memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi di luar tarif, maka investasi akan masuk dan kemampuan kita memproduksi secara lebih efisien akan terwujud,” pungkas mantan Duta Besar RI untuk WTO tersebut.

Editor: Prisma Ardianto