ICP Sentuh US$ 77 per Barel dan Rupiah Tembus Rp 17.000, APBN Aman?

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah melampaui asumsi APBN. Pemerintah menegaskan akan menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario kenaikan harga minyak, termasuk potensi harga Indonesian Crude Price (ICP) menyentuh rata-rata US$ 100 per barel. Saat ini, rata-rata ICP berada di level US$77 per barel, masih dalam jangkauan mitigasi pemerintah meski di atas asumsi awal US$70 per barel.

“Sampai hari ini rata-rata ICP kita itu US$ 77 per barel. Memang harga minyak sudah di atas asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel, tetapi ini masih jauh dibandingkan dengan kesiapan yang sudah kita sediakan,” ujar Febrio saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (9/4/2026).

Febrio menjelaskan ruang fiskal nasional masih cukup kuat untuk meredam tekanan energi. Pemerintah menargetkan defisit APBN berada di kisaran 2,9% guna memastikan stabilitas ekonomi tetap sehat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk defisitnya kita bisa siapkan sampai 2,9%, tetap di bawah 3%. Jadi APBN kita masih aman,” jelasnya.

Selain fluktuasi harga minyak, pemerintah juga telah memperhitungkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah dalam perencanaan anggaran, termasuk skenario jika rupiah menembus level Rp 17.000 per dolar AS.

“Kalau rupiah tembus Rp 17.000 per dolar? Itu juga sudah masuk dalam pertimbangan kita. Kita pasti akan hitung dampaknya terhadap harga-harga dalam belanja. Jadi itu sudah masuk dalam APBN kita,” kata Febrio.

Guna menyeimbangkan kenaikan belanja akibat tekanan eksternal tersebut, Kemenkeu mengoptimalkan potensi peningkatan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas. Langkah efisiensi dan realokasi anggaran juga terus dilakukan agar APBN tetap kredibel.

“Kita lakukan efisiensi seperti tahun lalu, kemudian realokasi kita kelola supaya defisit tetap terjaga di bawah 3%,” tambahnya.

Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu.

“Belanja kita jaga, daya beli masyarakat kita jaga, supaya pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut,” pungkas Febrio.

Editor: Prisma Ardianto