Rosan: Insentif Fiskal Hilirisasi Diarahkan ke Sektor Padat Karya

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mulai melakukan reorientasi kebijakan insentif fiskal pada sektor hilirisasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pemberian insentif kini tidak lagi hanya berdasarkan besarnya nilai investasi, melainkan diprioritaskan pada sektor padat karya atau yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Rosan menjelaskan, pemerintah tengah mengevaluasi pemberian insentif fiskal, terutama pada komoditas yang ekosistemnya sudah mapan seperti nikel. Langkah ini diambil agar dukungan fiskal negara lebih tepat sasaran dan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

“Apabila ekosistem sudah terbentuk, sudah berjalan, tentunya secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah  akan tetap diberikan insentif-insentif,” ujar Rosan dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I-2026 dan Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ke depan, pemerintah membuka peluang lebar bagi pemberian insentif pada investasi di sektor energi baru terbarukan (renewable energy) serta hilirisasi komoditas non-tambang yang bersifat padat karya. Rosan menggarisbawahi bahwa parameter utama saat ini adalah dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Tentunya kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar. Tetapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerja,” tutur Rosan.

Salah satu contoh konkret yang menjadi perhatian adalah rencana investasi hilirisasi kelapa di Morowali senilai US$ 100 juta. Meski nilai modalnya tidak sebesar proyek smelter raksasa, investasi ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

“Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tetapi kalau kita lihat seperti ini, mungkin US$100 juta akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga hal-hal seperti itu. Kalau kita lihat kembali lagi, penyerapan tenaga kerja menjadi hal-hal yang sangat penting yang kita konsiderasi untuk memberikan insentif,” demikian terang Rosan.

Editor: Prisma Ardianto