Prabowo Instruksikan Percepatan Hilirisasi dan Penguatan Program Danantara

KAB. BOGOR, investor.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait percepatan hilirisasi industri dan penguatan program prioritas Danantara. Instruksi ini disampaikan langsung kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (24/4/2026).

Pertemuan ini menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan investasi yang mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. Rosan menegaskan bahwa arahan presiden akan menjadi fondasi dalam mengawal target-target besar pemerintah di sektor investasi.

“Terima kasih Bapak Presiden @prabowo atas arahan terkait percepatan hilirisasi dan penguatan program prioritas Danantara, hari ini di Hambalang,” tulis Rosan yang juga CEO Danantara Indonesia dalam unggahan resminya di akun media sosial @rosanroeslani.

Langkah penguatan kebijakan ini dilakukan di tengah tren positif realisasi investasi nasional. Sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada triwulan I-2026 telah mencapai Rp 498,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 24,4% dari total target investasi nasional tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Selain dari sisi angka, investasi yang masuk juga berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan. “Capaian realisasi investasi pada triwulan I 2026 tercatat Rp 498,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang atau naik 18,9% secara year on year,” ungkap Rosan pada Kamis (23/4/2026).

Rosan sebelumnya juga telah menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (21/4/2026). Dalam instruksinya saat itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar penanaman modal di Indonesia tidak hanya mengejar secara kuantitas, tetapi juga harus mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Selanjutnya pada konferensi pers Kamis (23/4/2026), Rosan menerangkan bahwa saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan supaya insentif fiskal untuk sektor hilirisasi tidak lagi hanya berdasarkan nilai investasi, melainkan diprioritaskan pada sektor padat karya atau yang menyerap lebih banyak lapangan kerja. Evaluasi insentif ini terutama dilakukan di sektor hilirisasi dengan ekosistem yang sudah mapan, seperti nikel.

“Apabila ekosistem sudah terbentuk, sudah berjalan, tentunya secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah  akan tetap diberikan insentif-insentif,” ujar Rosan.

Editor: Prisma Ardianto