Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu pabrik PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Foto: IST

Salah satu pabrik PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Foto: IST

PKPU Belum Tuntas, Waskita Precast (WSBP) Kini Dihadapkan pada Kasus Dugaan Korupsi

Kamis, 2 Juni 2022 | 06:48 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan, dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) pada tahun 2016-2020 menjadi tahap penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, hal tersebut berdasarkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-24/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.

Advertisement

Baca juga: Grup Humpuss (HITS) Bukukan Kinerja Positif di Kuartal I

“Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana oleh PT Waskita Beton Precast Tbk terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Ketut dalam keterangan resmi dikutip Kamis (2/6/2022).

Dugaan korupsi, penyimpangan, dan atau penyelewengan dana itu terindikasi pada beberapa proyek, antara lain proyek pembangunan Tol Kriyan Legundi Bunder dan Manyar (KLBM), pekerjaan untuk memproduksi Tetrapod dari PT Semutama, terdapat pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrical (PT MMM), pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat (PT MUR), terdapat permasalahan atas transaksi jual beli tanah plant Bojanegara, Serang.

“Dalam perkara ini, berdasarkan perhitungan sementara oleh tim jaksa penyidik, mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar kurang lebih Rp 1,2 triliun,” papar Ketut.

Hingga Senin 30 Mei 2022, tim jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 17 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana Waskita Beton Precast pada tahun 2016-2020.

Selanjutnya, tim jaksa penyidik juga telah melakukan penggeladahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-106/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, berlokasi di tiga lokasi, yaitu Kantor Pusat Waskita Beton Precast (pada Rabu 18 Mei 2022), Plant Karawang di Karawang (pada Kamis 19 Mei 2022), Plant Bojonegara di Serang (pada Kamis 19 Mei 2022)

“Dari hasil penggeledahan tersebut, tim jaksa penyidik melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-104/F.2/Fd.2/05/2022 Tanggal 17 Mei 2022,” tutup Ketut.

Sementara itu, induk usaha Waskita Beton Precast, yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) buka suara mengenai penyidikan dugaan kasus korupsi, penyimpangan, dan/atau penyelewangan dana itu.

Baca juga: Tren Berlanjut, Kinerja Bumi Resources (BUMI) bakal Signifikan Tahun Ini

“Kami management PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku perusahaan holding dari PT Waskita Beton Precast Tbk senantiasa menghormati proses hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses penyidikan dari kasus tersebut,” jelas keterangan resmi perseroan.

Manajemen WSKT juga menekankan bahwa perseroan dan seluruh anak usaha senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

PKPU

Di sisi lain, WSBP juga masih menghadapi proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang mana kembali diperpanjang. Kini, perpanjangannya selama 30 hari atau hingga 22 Juni 2022.

Corporate Secretary Waskita Precast Fandy Dewanto menjelaskan, melalui rapat musyawarah majelis hakim tanggal 24 Mei 2022, hakim pengawas telah mengabulkan permohonan perpanjangan waktu PKPU yang diajukan oleh perseroan selama 30 hari dan menetapkan perseroan memasuki tahap perpanjang PKPU tetap pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.

“Perseroan berkomitem dalam mengimplementasikan tata kelola perusahan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik,” papar Fandy dalam keterbukaan informasi.

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN