Indosat (ISAT) Beri Penjelasan soal 13% Karyawannya Terkena PHK

JAKARTA, investor.id - PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) 300 lebih karyawannya. Hal itu sebagaimana tanggapan perseroan atas permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia (BEI).

BEI ingin mengetahui lebih dalam latar belakang dan tujuan PHK terhadap 300 lebih karyawan Indosat.

Sekretaris Perusahaan Indosat Billy Nikolas Simanjuntak memberikan penjelasan bahwa perusahaan menghadapi kebutuhan untuk tumbuh lebih jauh dengan ukuran dan struktur yang tepat, yang sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Tujuan program rightsizing ini melalui reorganisasi ini diperlukan agar perseroan menjadi lebih lincah dan sebagai hasilnya dapat tumbuh lebih cepat di industri.

“Rightsizing ini didasarkan pada strategi bisnis ke depan dan pertimbangan yang komprehensif untuk memastikan alokasi sumber daya dan karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis masa depan agar perseroan dan karyawan dapat terus berkembang,” terang Billy dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (29/9/2022).

BEI juga menanyakan apakah PHK ini merupakan bagian dari proses merger perseroan?

“Rightsizing dilakukan setelah proses merger, sebagai bagian dari upaya perseroan untuk bisa lebih lincah dan tumbuh cepat di industri,” papar Billy.

Billy menyebutkan, karyawan yang terkena PHK sekitar 13% dari total karyawan perseroan.

“Semua karyawan yang terkena program rightsizing memperoleh nilai paket yang diberikan secara signifikan lebih tinggi dari yang dipersyaratkan undang-undang. Paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, bahkan yang tertinggi mencapai 75 kali upah,” terangnya.

Kemudian, BEI menanyakan, apakah masih terdapat rencana PHK dalam waktu dekat?

“Saat ini perseroan belum memiliki informasi terkait hal ini,” jawab Billy.

Ia menekankan, perusahaan akan melanjutkan business as usual (BAU) dan memberikan pengalaman terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Editor: Theresa Sandra Desfika