Menteri ESDM Bicara Peluang MIND ID Borong 11% Saham Vale

JAKARTA, Investor.id  – Holding BUMN tambang MIND ID membutuhkan akusisi kepemilikan saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 11% lebih dalam rangka mengonsolidasikan tambang nikel tersebut menjadi milik Indonesia.

Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pada dasarnya Vale Indonesia hanya perlu melakukan divestasi sebesar 11% saham untuk memenuhi syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yakni minimal 51% saham kepada investor nasional atau pemerintah. 

“Saham yang sudah didivestasi Vale mencapai 40%, 20% diambil BUMN, sedangkan 20% publik. Dahulu, saham Vale ditawarkan untuk diambil BUMN, tetapi waktu itu BUMN nggak respons dan belum ada MIND ID," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5/2023). 

Oleh sebab itu, dia menuturkan, pemerintah secara resmi menyampaikan ke Vale pengalihan saham harus di dalam negeri. Adapun pemegang saham terbesar Vale Indonesia adalah Vale Canada dengan kepemilikan saham 43,79%, holding BUMN tambang MIND ID dengan kepemilikan 20% dan Sumitomo Metal Mining sebesar 15,03%. Adapun kepemilikan publik pada Vale sebesar 21,18%.


Bila divestasi 11% tersebut diserap oleh MIND ID, kepemilikannya di Vale masih sekitar 31%, bukan pemegang saham terbesar dan pengendali. MIND ID perlu menyerap tambahan sekitar 9% untuk menjadikan tambang nikel tersebut menjadi milik pemerintah Indonesia.

Arifin menegaskan, Vale bisa mendapatkan IUPK dengan melakukan divestasi 11% lagi. "Lebih dari itu mungkin kesepakatan business-to-business antara kedua entitas (MIND ID dan Vale),” imbuh dia.

Lebih lanjut Arifin mengungkapkan, proses transaksi pembelian saham divestasi Vale Indonesia akan dilakukan sebagaimana proses transaksi pada divestasi saham PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran Inc. yang dinilainya cukup berhasil.

"Jadi divestasi 11% saham itu bisa dibagi ke BUMN dan BUMD [badan usaha milik daerah]. Kita ada good practice di divestasi saham Freeport, itu bisa memberikan kepastian ke investor," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai divestasi kepemilikan saham tersebut seharusnya tidak hanya digunakan sebagai kepentingan Vale Indonesia memperpanjang kontraknya dari KK menjadi IUPK.

Alih-alih, hal tersebut harus didasarkan kepada kepentingan masa depan bangsa Indonesia sekaligus keberlangsungan pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, penambahan 11% dinilai tidak cukup membuat Indonesia melalui MIND ID dapat memiliki kontrol pengendali atas perusahaan tambang asing itu. 

Andre memandang DPR serta pemerintah sudah seharusnya mendorong BUMN melalui MIND ID agar bisa menjadi pemilik saham mayoritas sekaligus saham pengendali dengan minimum kepemilikan 40%, atau bahkan hingga 51%.

“Perihal penambahan kepemilikan saham di Vale Indonesia, MIND ID yang saat ini sudah memiliki 20% dan akan menambah 11%, rasanya belum berdampak maksimal untuk sumbangsih BUMN ke Indonesia. Sebab, MIND ID sebagai perpanjangan tangan negara ini tidak memiliki kuasa penuh, karena belum menjadi pemegang saham mayoritas,” ujar Andre melalui keterangan resminya, dikutip Rabu (24/5/2023).

Poin penting selanjutnya yang perlu diperhatikan, kata dia, adalah konsolidasi keuangan. Ini perlu dilakukan agar seluruh aset yang berada di kawasan Vale Indonesia dapat tercatat sebagai kekayaan pemerintah, setelah MIND ID menjadi pemilik saham pengendali Vale Indonesia.

“Selain sebagai pemegang saham mayoritas di Vale Indonesia, MIND ID juga perlu untuk memonitor jalannya perusahaan baik dari sisi keuangan seperti perlu adanya konsolidasi. Namun, bukan hanya itu saja, penyerapan tenaga kerja lokal, kesejahteraan masyarakat sekitar, serta penanganan limbah dan kerusakan lingkungan juga perlu menjadi perhatian dan perlu ada peningkatan,” tegas dia. 

Editor: Harso Kurniawan